Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kalau Anda Anarkis, Gue Sikat

Kompas.com - 26/05/2015, 18:22 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak terdaftar serta tidak lolos kualifikasi tidak akan bisa berdagang di "Lenggang Jakarta".

Oleh karena itu ia tidak mengindahkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh segelintir oknum PKL Monas, di Balai Kota, Selasa (26/5/2015) siang tadi. 

"Anda juga pedagang baru datang, kami punya data pedagang dari dulu cuma sekitar 300 nama saja, tiba-tiba beranak pinak. Nah Anda demo saya, ya demo saja. Mau tuntut, tuntut saja. Kalau Anda anarkis, gue sikat lo," kata Basuki, di Balai Kota. 

Basuki menjelaskan, pihaknya telah menyeleksi ribuan PKL Monas untuk berdagang di "Lenggang Jakarta". Namun ternyata tak sedikit pedagang yang memiliki lebih dari 2 kios di Monas.

Selain itu, kebanyakan dari mereka bukanlah pedagang melainkan pemasok bakso, minuman ringan, dan lain-lain. Para PKL bisa berdagang di dalam area Monas karena mendapat suplai dari oknum tersebut.

Setelah melakukan seleksi, didapatkan 339 pedagang yang berhak berjualan di "Lenggang Jakarta". Namun hingga kini baru 329 PKL yang berdagang, 10 pedagang sisanya masih mengikuti pembinaan.

"Kenapa masih banyak kios yang kosong? Karena ketahuan mereka bukan pedagang. Jadi selama ini di Jakarta itu lebih banyak PKL nyewa dari oknum, asosiasi, oknum ormas, dan lain-lain," kata Basuki.  

Oleh karena itu, tiap pedagang diwajibkan memiliki rekening Bank DKI serta kartu anggota. Hal itu bertujuan agar Pemprov DKI mudah mengontrol para pedagang itu. Basuki juga membantah tudingan ia tidak pro-PKL.

"Apakah saya mau menghapus PKL, enggak. Saya justru sedang membeli tanah banyak untuk PKL. Nah yang jadi persoalan, Anda mau dagang seenak-enaknya. Kalau gitu dagang saja di Bundaran HI minta jatah ke Grand Indonesia," kata Basuki kesal. 

Sebelumnya sekitar ratusan PKL serta tukang sapu di Monas menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Selasa siang ini. Aksi demo mereka juga digawangi oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI).

Mereka memprotes kebijakan Basuki untuk mengadakan "Lenggang Jakarta" di Monas. Terlebih, tak semua PKL ditampung di "Lenggang Jakarta". Mereka merasa kecewa karena tidak mendapat kios di program yang dibiayai Rekso Group itu.

"Kami kecewa atas keputusan Ahok (Basuki) yang semena-mena. Jangan singkirkan kami, PKL bukan koruptor BLBI, PKL bukan maling. Turunkan Ahok tidak pantas jadi gubernur," seru salah seorang orator sambil berteriak meminta Basuki keluar dari ruangannya untuk menemui mereka.

Mereka juga membawa spanduk dengan beragam tuntutan. Seperti Jangan Gusur PKL Monas,  PKL Monas Bukan Koruptor, PKL Bukan Pengedar Narkoba, Satpol PP Jangan Kejar-Kejar Kami, Ahok Pulang Sana ke Belitung, Ahok Bukan Pemimpin, dan lain-lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com