Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Kompas.com - 25/04/2024, 17:17 WIB
Tria Sutrisna,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sudah memulai tahapan penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga ber-KTP Jakarta, yang kini tinggal dan menetap di daerah lain.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin memperkirakan ada ratusan ribu warga ber-KTP Jakarta yang tinggal di daerah lain, khususnya di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek)

“Jumlahnya kemungkinan bisa ratusan ribu. Kami sedang koordinasikan dengan daerah (soal data),” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Dia mencontohkan di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Terdapat 75.000 warga ber-KTP Jakarta yang tinggal di kota tersebut.

Selain itu, lanjut Budi, terdapat sekitar 18.000 warga Jakarta yang tinggal di Depok, Jawa Barat.

“Dan mereka tinggal 5 tahun sampai 25 tahun,” jelas Budi.

Menurut Budi, penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal di daerah lain baru akan diproses setelah pada tahap selanjutnya.

Untuk tahap awal, penonaktifan NIK baru menyasar warga yang meninggal dunia, juga warga beralamat di wilayah RT yang sudah dihapus.

“Nanti akan ada tahap selanjutnya, misalnya mereka yang sudah tinggal di luar DKI Jakarta. Jadi, tahapan selanjutnya setelah tahapan ini selesai,” kata Budi.

Sebelumnya, Dukcapil DKI Jakarta mengungkapkan, terdapat kurang lebih 40.000 NIK warga yang sudah dinonaktifkan.

Baca juga: Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Budi Awaludin menjelaskan, puluhan ribu NIK tersebut milik warga Jakarta yang sudah meninggal dunia. Penonaktifan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan surat pengajuan dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

“Untuk yang meninggal sudah dinonaktifkan. Jadi yang tahap pertama ini kami sudah ajukan untuk yang meninggal 40.000-an,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).

Selain itu, Dukcapil DKI Jakarta juga mengajukan penonaktifan untuk 9.600 NIK warga yang masih hidup, tetapi tercatat beralamat di wilayah RT yang sudah dihapus.

“Warga di RT yang sudah tidak ada sekitar 9.600-an. ini sedang di proses dan verifikasi oleh Kemendagri,” kata Budi.

Baca juga: Disdukcapil DKI Bakal Pakai SMS Blast untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Ziarah ke Makam Pahlawan Jelang Ulang Tahun Kota Jakarta

Heru Budi Ziarah ke Makam Pahlawan Jelang Ulang Tahun Kota Jakarta

Megapolitan
Agar Kesejahteraan Meningkat, Warga Rusun Marunda Akan Diberdayakan di Bidang Tata Boga dan WO

Agar Kesejahteraan Meningkat, Warga Rusun Marunda Akan Diberdayakan di Bidang Tata Boga dan WO

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Sebut Tombol Unggah Data Hilang dari Silon Selama Puluhan Jam

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Sebut Tombol Unggah Data Hilang dari Silon Selama Puluhan Jam

Megapolitan
Diisukan Ada Bentrokan Susulan Antarormas di Pasar Minggu, Polisi Perketat Penjagaan di Lokasi

Diisukan Ada Bentrokan Susulan Antarormas di Pasar Minggu, Polisi Perketat Penjagaan di Lokasi

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Akan Ajukan Gugatan ke Bawaslu Usai Tak Lolos Verifikasi Pilkada Jakarta

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Akan Ajukan Gugatan ke Bawaslu Usai Tak Lolos Verifikasi Pilkada Jakarta

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 19 Juni 2024, dan Besok: Siang ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 19 Juni 2024, dan Besok: Siang ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penjarahan Rusunawa Marunda Dilakukan Terang-terangan | Bebas PBB Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

[POPULER JABODETABEK] Penjarahan Rusunawa Marunda Dilakukan Terang-terangan | Bebas PBB Hanya Berlaku bagi Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Megapolitan
Cerita Wastro, Pelukis di Glodok yang Puluhan Tahun Lukis Karikatur di Pinggir Jalan

Cerita Wastro, Pelukis di Glodok yang Puluhan Tahun Lukis Karikatur di Pinggir Jalan

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Lolos Verifikasi Calon Independen Pilkada Jakarta

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Lolos Verifikasi Calon Independen Pilkada Jakarta

Megapolitan
Ibu Korban Ungkap Pembacokan di Pasar Minggu Terjadi Dini Hari, Picu Bentrokan Dua Ormas

Ibu Korban Ungkap Pembacokan di Pasar Minggu Terjadi Dini Hari, Picu Bentrokan Dua Ormas

Megapolitan
Polisi Kejar Pelaku Penjambretan di CFD Jakarta yang Tertangkap Kamera Fotografer

Polisi Kejar Pelaku Penjambretan di CFD Jakarta yang Tertangkap Kamera Fotografer

Megapolitan
Bentrok Dua Ormas di Pasar Minggu Diduga Berawal dari Pembacokan

Bentrok Dua Ormas di Pasar Minggu Diduga Berawal dari Pembacokan

Megapolitan
Satu Motor Warga Ringsek Diseruduk Sapi Kurban yang Mengamuk di Pasar Rebo

Satu Motor Warga Ringsek Diseruduk Sapi Kurban yang Mengamuk di Pasar Rebo

Megapolitan
Soal Wacana Duet Anies-Sandiaga pada Pilkada Jakarta 2024, Gerindra: Enggak Mungkinlah!

Soal Wacana Duet Anies-Sandiaga pada Pilkada Jakarta 2024, Gerindra: Enggak Mungkinlah!

Megapolitan
Viral Video Plt Kadis Damkar Bogor Protes Kondisi Tenda di Mina, Pj Wali Kota: Ada Miskomunikasi

Viral Video Plt Kadis Damkar Bogor Protes Kondisi Tenda di Mina, Pj Wali Kota: Ada Miskomunikasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com