"Sudahkah kontrak tersebut jelas, rinci, dan tegas untuk hak dan kewajibannya? Lalu bagaimana dengan enforcement kontraknya? Di sisi lain, apakah PT Transjakarta sudah memenuhi dengan baik hak dari operator agar enforcement bisa berjalan dengan baik?" papar dia.
Ia juga menekankan, perlunya perhatian pada kualitas SDM PT Transjakarta terkait pemahaman bisnis angkutan umum.
"Untuk (Pemprov) DKI, apakah direksi PT Transjakarta diberi target yang pasti dan terukur terhadap tingkat layanan dan tambahan ridership selama penugasan mereka?" ujarnya.
Alvin juga menyarankan Pemprov DKI Jakatta untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada PT Transjakarta agar memperoleh sumber pendapatan di luar tiket serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Misalnya, dari iklan yang saat ini masih terbatas, kemudian hak property development di lokasi-lokasi tertentu, serta komersialisasi aset-aset yang berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta bila ada," kata Alvin.
Menurut dia, konsep seperti itu sudah sangat lazim untuk sistem angkutan massal di banyak negara, terutama sistem rel. Jadi, kata dia, idealnya, perlakuan untuk PT Transjakarta dari Pemprov DKI Jakarta juga seperti itu.
Namun, Alvinsyah enggan menyebutkan bahwa insiden kecelakaan transjakarta yang terjadi kemarin menjadi kado pahit bagi Pemprov DKI Jakarta. Ia menekankan, selama belum ada perubahan signifikan pada PT Transjakarta, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, termasuk saat hari jadi Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.