Gunakan "E-budgeting", Ahok Masih Temukan "Mark Up" Anggaran di Dinas Pendidikan

"Makanya saya lagi atur waktu satu atau setengah hari untuk menyisir anggaran mana yang enggak benar, kami akan buang saja. Lebih baik serapannya kecil tapi duitnya enggak dicuri, karena di Dinas Pendidikan masih ada mark up dalam hitungan satuan, kemarin setelah disisir berhasil dipotong dan hemat anggaran sampai 18 persen," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (24/6/2015). 

Selain mark up anggaran pada harga satuan, Basuki mencurigai masih ada kecurangan lain yang dilakukan SKPD. Salah satunya seperti menganggarkan anggaran lebih untuk membangun sebuah gedung.

Agar komisi yang diterima oknum SKPD juga semakin tinggi. Contohnya untuk pembangunan sekolah setingkat 3-4 lantai, kata Basuki, dapat dilakukan dengan konstruksi baja.

Namun, SKPD justru menganggarkan pembetonan dan kegiatan lainnya. Hal itu merupakan pemborosan dan akan dipangkas olehnya.

Ke depannya untuk meminimalisir mark up anggaran, Basuki bakal menerapkan sistem elektronik musyawarah rencana pembangunan (e-musrenbang).

"Tidak apa-apa sekarang kami lolosin dulu anggarannya, tapi minimal penyusunan anggaran yang tahun depan, kami sudah punya pengalaman lagi."

"Kesalahan kan, anggaran 2014 kami enggak masukin e-budgeting, baru di ujung kami masukin dan kelemahan anggaran 2015 adalah kami tidak mulai dengan e-musrenbang. Jadi nanti penyusunan anggaran 2016 mudah-mudahan sudah dari e-musrenbang," kata Basuki.