Tak sedikit unit-unit rusun itu, lanjut Sayid, yang disewakan kembali oleh warga yang memiliki hak menghuni, kepada orang lain. Oleh karena itu, pemerintah terus mencoba menertibkan hal ini dan memberikan hak sewa unit tersebut kepada warga yang masuk daftar tunggu.
Masih menurut Sayid, saat ini setidaknya ada lebih dari 400 keluarga yang sedang dalam proses relokasi terkait normalisasi Kali Ciliwung, yakni warga Kampung Pulo, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Warga kampung itu direlokasi ke rusunawa Jatinegara di dekat dengan Kampung Pulo.
Setelah relokasi warga Kampung Pulo selesai, akan dilanjutkan dengan relokasi warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang berada berseberangan dengan Kampung Pulo. Kedua permukiman berdiri di bantaran Kali Ciliwung yang kini dalam proses normalisasi sebagai upaya pengendalian banjir.
Menurut Sayid, warga Bukit Duri itu pun akan direlokasi ke sejumlah rusunawa di Jakarta Timur, seperti rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Pulogebang.
Proses relokasi, menurut Sayid, akan menjadi tanggung jawab pemerintah kota masing-masing. Namun, seluruhnya tetap berdasarkan data digital penduduk yang menjadi sasaran penataan lingkungan.
Oleh karena itu, Sayid pun menjamin tak akan ada kekeliruan pada penempatan warga di rusunawa. Sebab seluruhnya telah didata sejak awal kemudian dituangkan ke dalam data digital yang aman.
"Autodebet"
Pendataan digital tiap-tiap penghuni rusun sekaligus digunakan sebagai data pembayaran iuran sewa unit rusunawa. Pembayaran sewa yang sebelumnya dilaksanakan secara manual, dengan menyetor uang tunai kepada pengelola rusunawa, kini bisa dilaksanakan dengan menggunakan autodebet di Bank DKI.
Dengan penerapan autodebet itu, menurut Sayid, tak ada satu pun aparat pemerintah yang bisa intervensi dalam pembayaran sewa unit rusunawa. Penerapan autodebet itu sangat strategis mengatasi potensi korupsi di tingkat pemerintah.
"Tak ada lagi yang bisa ikut campur terkait uang yang disetorkan warga untuk membayar sewa unit. Semua langsung masuk ke data Bank DKI dan itu menjadi acuan kami dalam mengawasi ketertiban warga membayar sewa," papar Sayid.
Sebelum diterapkan autodebet, kata Sayid, tak sedikit penghuni yang menunggak sewa unit rusunawa hingga bertahun-tahun.
Namun, dengan autodebet, penghuni diwajibkan memiliki saldo yang lebih besar dibandingkan dengan tarif sewa unit per bulan. Dengan demikian, pihak bank akan langsung memotong saldo tabungan setiap penghuni rusun untuk membayar biaya sewa. Sebaliknya, penghuni rusun dapat mencicil biaya sewa unit layaknya menabung uang di bank.
Data digital itu pula yang digunakan untuk pelayanan kependudukan bagi warga penghuni rusunawa. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Edison Sianturi menyampaikan, pelayanan kependudukan bagi warga rusunawa diadakan secara maraton setelah warga menempati unit tempat tinggalnya.
Dengan pendataan kependudukan itu, warga akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dan juga pendidikan yang disedikan Pemprov DKI, seperti layanan Kartu Jakarta Sehat ataupun Jakarta Pintar.
"Data kependudukan ini sangat penting bagi penghuni unit rusun supaya mereka dapat mengakses hak-haknya sebagai warga Jakarta," paparnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.