Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi V Minta Pengelola Bandara Evaluasi Standar Penanganan Kebakaran

Kompas.com - 06/07/2015, 13:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyesalkan terjadinya kebakaran di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (5/7/2015) kemarin. Ia mendesak pengelola bandara mengevaluasi standar penanganan kebakaran.

Menurut Fary, bukan kali ini saja bandara internasional tersebut mengalami kebakaran. Sudah ada dua kasus serupa yang terjadi pada tahun lalu dan 2008.

"Pada 14 Agustus 2014 terjadi kebakaran di gerai makanan KFC," kata Fary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Adapun pada 29 November 2008, terjadi kebakaran di sebuah restoran masakan Padang di areal parkir kargo Bandara Soekarno-Hatta. Api diduga berasal dari kompor yang meledak.

Fary menyesalkan kebakaran kembali terjadi di obyek vital tersebut, terlebih berulang terjadi di gerai makanan. Ia meminta otoritas bandara segera mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) manajemen bandara, khususnya dalam hal pemadaman api.

"Komisi V mendesak pihak otoritas Bandara Soekarno-Hatta dan PT Angkasa Pura II selaku operator untuk mengevaluasi kejadian ini dan meningkatkan servis, safety system, dan compliance terlebih pada mada operasi angkutan Lebaran, termasuk tata letak ruang komersil bandara," ujarnya.

Kebakaran terjadi di JW Sky Lounge di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 05.50. PT Angkasa Pura II menyebutkan, sebanyak 30 penerbangan terlambat atau delayed di atas 30 menit akibat kebakaran. (Baca: 30 Penerbangan "Delayed" akibat Kebakaran, Angkasa Pura Minta Maaf)

Tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada penumpang yang penerbangannya terhambat. Peristiwa kebakaran yang melanda dianggap di luar perkiraan pihak bandara. Namun, pihak bandara akan membebaskan pajak bandara bagi semua penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu. (Baca: Dianggap "Force Majeure", Penumpang di Soetta Tak Dapat Kompensasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com