Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Fungsi Timsus Komnas HAM untuk Tata Kota Jakarta

Kompas.com - 26/08/2015, 09:16 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM ingin membentuk tim khusus karena ingin memastikan penataan tata kota oleh pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta tidak merugikan hak asasi warga yang terkena gusuran.

Muhamad Nurkhoiron, salah satu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyebut, ada dua tugas utama tim khusus yang akan dibentuk menyikapi tata kota Jakarta.

"Tim khusus itu akan mengerjakan dua hal, yang pertama membantu memaksimalkan biro pengaduan yang ada di Komnas HAM. Pengaduan ini nanti akan dibantu oleh beberapa pendamping dari LBH atau LSM untuk menjadi jembatan bagi warga yang ingin mengadu ke Komnas HAM," kata Khoiron kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Menurut Khoiron, ada sekitar 1 juta warga Jakarta yang berpotensi terkena gusuran untuk penataan kota dan penanggulangan banjir. Dengan jumlah warga yang banyak itu, Komnas HAM pun ingin lebih fokus mencermati hak-hak warga.

"Dengan adanya tim khusus, warga yang mengadu lebih mudah dilayani dan dikoordinasikan. LSM dan lembaga bantuan hukum juga kita gandeng. Itu kami sebut sebagai posko bersama, di mana memperkuat pengaduan di Komnas HAM untuk koordinasi," ujar Khoiron.

Setelah mewadahi pengaduan khusus untuk warga yang terkena gusuran penataan kota, tim khusus ini juga akan mencermati ranah kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai tata kota.

Dengan begitu, tim khusus itu nantinya bisa memberi rekomendasi pada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI bila ada hal yang kurang atau diluar koridor HAM terjadi dalam penataan kota.

"Yang kedua, fungsinya melihat tata kelola, melihat seluruh rencana kebijakan yang dibuat Pemprov DKI terkait tata kota mengatasi banjir. Rencananya seperti apa, daerahnya yang akan digusur itu berapa titik dan berapa orang, rehabilitasi dan ganti ruginya seperti apa, komunikasinya seperti apa, melibatkan masyarakatnya seperti apa," kata dia lagi.

Lebih lanjut, rencana pembentukan tim khusus pada September nanti oleh Komnas HAM bukan bertujuan untuk menentang kebijakan tata kota Jakarta. Khoiron menuturkan, Komnas HAM mendukung program pemerintah untuk normalisasi daerah banjir. Hanya saja, proses relokasi warga untuk normalisasi daerah banjir dikhawatirkan menimbulkan pergesekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI Minta Polisi Kenakan UU Pornografi ke Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar

KPAI Minta Polisi Kenakan UU Pornografi ke Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar

Megapolitan
Sudah Lakukan Ganti Untung, Jakpro Minta Warga Kampung Susun Bayam Segera Kosongi Rusun

Sudah Lakukan Ganti Untung, Jakpro Minta Warga Kampung Susun Bayam Segera Kosongi Rusun

Megapolitan
Anak di Jaktim Disetubuhi Ayah Kandung, Terungkap Ketika Korban Tertular Penyakit Kelamin

Anak di Jaktim Disetubuhi Ayah Kandung, Terungkap Ketika Korban Tertular Penyakit Kelamin

Megapolitan
Viral Video Pencopotan Spanduk Sekda Supian Suri oleh Satpol PP Depok

Viral Video Pencopotan Spanduk Sekda Supian Suri oleh Satpol PP Depok

Megapolitan
BNN Tangkap 7 Tersangka Peredaran Narkoba, dari Mahasiswa sampai Pengedar Jaringan Sumatera-Jawa

BNN Tangkap 7 Tersangka Peredaran Narkoba, dari Mahasiswa sampai Pengedar Jaringan Sumatera-Jawa

Megapolitan
Tren Penyelundupan Narkoba Berubah: Bukan Lagi Barang Siap Pakai, tapi Bahan Baku

Tren Penyelundupan Narkoba Berubah: Bukan Lagi Barang Siap Pakai, tapi Bahan Baku

Megapolitan
Kronologi Kampung Susun Bayam Digeruduk Ratusan Sekuriti Suruhan Jakpro

Kronologi Kampung Susun Bayam Digeruduk Ratusan Sekuriti Suruhan Jakpro

Megapolitan
KPAI: Siswa SMP yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Rawat Jalan di Rumah

KPAI: Siswa SMP yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Rawat Jalan di Rumah

Megapolitan
BNN Ungkap Lima Kasus Peredaran Narkoba, Salah Satunya Kampus di Jaktim

BNN Ungkap Lima Kasus Peredaran Narkoba, Salah Satunya Kampus di Jaktim

Megapolitan
Antisipasi Percobaan Bunuh Diri Berulang, KPAI Minta Guru SMP di Tebet Deteksi Dini

Antisipasi Percobaan Bunuh Diri Berulang, KPAI Minta Guru SMP di Tebet Deteksi Dini

Megapolitan
Bus Transjakarta Bisa Dilacak 'Real Time' di Google Maps, Dirut Sebut untuk Tingkatkan Layanan

Bus Transjakarta Bisa Dilacak "Real Time" di Google Maps, Dirut Sebut untuk Tingkatkan Layanan

Megapolitan
Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Megapolitan
Fakta Penutupan Paksa Restoran di Kebon Jeruk, Mengganggu Warga karena Berisik dan Izin Sewa Sudah Habis

Fakta Penutupan Paksa Restoran di Kebon Jeruk, Mengganggu Warga karena Berisik dan Izin Sewa Sudah Habis

Megapolitan
KPAI Minta Hukuman Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar Diperberat

KPAI Minta Hukuman Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar Diperberat

Megapolitan
Pemerkosa Remaja di Tangsel Masih Satu Keluarga dengan Korban

Pemerkosa Remaja di Tangsel Masih Satu Keluarga dengan Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com