JAKARTA, KOMPAS — Warga Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang berdiam di bantaran Sungai Ciliwung butuh penjelasan mengenai rencana normalisasi sungai tersebut. Penjelasan pemerintah sangat dibutuhkan agar keresahan seputar relokasi dan ganti rugi lahan tak menyita pikiran warga.
Ketua RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Muhammad, menuturkan, rencana relokasi warga sudah terdengar sejak lama. Namun, selama ini tak pernah jelas kapan relokasi akan dilakukan. "Saya tahu warga cemas. Saya pengenmembantu menjelaskan, tetapi informasi yang saya dapat juga masih simpang siur. Takutnya malah membuat warga makin resah," katanya.
Raisa (45), ibu rumah tangga yang sudah 20 tahun tinggal di Kelurahan Bukit Duri, pun resah. Ibu dua anak ini khawatir dengan kelanjutan nafkah suami dan sekolah anak-anaknya. "Kalau tidak punya uang, bagaimana cara pindah? Bagaimana sekolah anak saya? Bagaimana pekerjaan suami saya?" kata perempuan asal Cirebon, Jawa Barat, itu.
Raisa kini menempati rumah tingkat dua yang terbuat dari kayu dan tripleks di bantaran Ciliwung. Bagian depan rumahnya difungsikan sebagai tempat berjualan bahan pokok dan pulsa.
Di rumahnya, Raisa tinggal bersama enam anggota keluarga, yakni suami, dua anak, mertua, ipar, dan adiknya. Dia khawatir rumah susun tidak akan mampu menampung semua anggota keluarganya.
Menurut Raisa, selama ini pihak kelurahan dan kecamatan belum pernah datang untuk menyampaikan rencana relokasi. Dia hanya tahu rumahnya termasuk bangunan yang akan dibongkar untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena di depan rumahnya ada coretan berbentuk panah berwarna biru. "Tanda panah menunjukkan rumah akan dibongkar," katanya.
Tari (26), warga lain, menuturkan hal senada. Ibu satu anak ini mendukung rencana normalisasi Ciliwung. Namun, dia berharap Pemprov DKI membuka ruang dialog dengan warga sebelum relokasi dilakukan.
Menurut dia, banyak warga Bukit Duri yang menolak pindah karena pekerjaan sehari-hari mereka dekat dengan tempat tinggal. "Banyak warga sini yang bekerja sebagai tukang ojek dan sopir angkutan umum di kawasan Tebet. Kalau pindah, lalu kerja di mana?" kata Tari.
Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan relokasi di bantaran Ciliwung untuk normalisasi sungai. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/8), menegaskan, tak akan ada uang kerahiman bagi warga yang direlokasi karena tak ada dasar hukumnya.
Basuki menyampaikan, setelah RW 001, 002, dan 003 Kampung Pulo, masih ada rencana relokasi warga di RW 005, 006, 007, dan 008. Selain itu, relokasi juga akan dilakukan terhadap warga di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Kami akan selesaikan lebih dulu yang sisi kiri (sungai) ini. Kontraktor juga perlu waktu. Target kami kalau bisa tahun ini, tetapi kalau tidak bisa ya tahun depan. Target saya tahun ini cuma agar Kampung Pulo tidak banjir," ujar Basuki.
Untuk warga di Bukit Duri, Pemprov DKI menyiapkan 247 unit rusun di Pulogebang dan Cipinang Besar Selatan. Basuki menjelaskan, warga yang akan direlokasi selanjutnya tetap tidak akan terima uang kerahiman.
Sebelumnya, saat relokasi di Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio pada 2014, warga menerima uang kerahiman 25 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP). Basuki sempat menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan kepada Penggarap Tanah Negara.
Namun, lanjut dia, terbit aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang pemberian uang kerahiman bagi warga yang menggarap tanah negara.
Sementara itu, sejumlah warga Bukit Duri juga masih yakin Gubernur DKI Jakarta akan memberikan uang ganti rugi sebagai kompensasi relokasi. Mereka ingat, setahun lalu, saat kampanye Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki datang dan menjanjikan uang ganti rugi.
Wali Kota Jakarta Selatan Tri…
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
