Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerapan E-TKD Dinilai Tidak Bisa Diterapkan Sekarang

Kompas.com - 03/10/2015, 09:22 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa begitu saja menerapkan sistem pengisian kinerja dengan menggunakan e-TKD. Sebab, kata dia, harus ada pilot project yang menjadi acuan terlebih dahulu dalam sistem ini. 

"Pelaksanaan yang bersifat e, e, itu harus ada pilot project-nya. Enggak bisa langsung diterapkan total. Harus ada pembelajaran dan ada transisi dulu," ujar Selamat ketika dihubungi, Sabtu (3/10/2015). 

Dia mengatakan, pegawai DKI butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Kini, penerapan sistem e-TKD belum optimal. Hal ini terlihat dari TKD yang belum cair hingga enam bulan.

Menurut Selamat, hal ini menandakan ketidaksiapan dari sistem tersebut. PNS DKI pun menjadi korban. Dia juga mengatakan seharusnya sistem seperti ini tidak dikelola oleh konsultan melainkan SKPD terkait, yaitu Diskominfo. Untuk diketahui, pengelolaan sistem e-TKD memang sempat dikelola konsultan sebelum sepenuhnya diurus Diskominfo. 

"Maka harus lepas dari konsultan. Oleh karenanya kalau belum siap, sebaiknya ada masa transisi dulu satu tahun. Sambil menunggu sistem siap, manual dulu saja," ujar dia. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, keterlambatan pencairan TKD berbasis kinerja ini disebabkan adanya peralihan sistem. Awalnya sistem itu dikelola oleh tim konsultan e-budgeting atau Gagat Wahono. Kini, sistem tersebut dikelola Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI. 

Menurut dia, keterlambatan pencairan TKD berbasis kinerja ini juga disebabkan karena banyak oknum PNS yang tidak benar dalam mengisi e-TKD. "Banyak (PNS) yang isinya enggak benar. Terus ada yang pembagiannya enggak benar juga," kata Basuki. 

PNS DKI baru menerima TKD berbasis kinerja pada triwulan pertama atau periode Januari-Maret. TKD berbasis kinerja ini dibayarkan tiap tiga bulan atau triwulan. Selama enam bulan atau sejak April hingga September, PNS belum menerima hak mereka.Pada kesempatan berbeda, Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun membenarkan, TKD berbasis kinerja belum dicairkan dan diberikan kepada PNS. Sementara itu, TKD berbasis presensi sudah dicairkan tiap bulan.

Ia menjelaskan, ada permasalahan saat TKD triwulan kedua dan ketiga akan dicairkan. Menurut dia, tidak ada variabel yang keluar di triwulan kedua. Permasalahan serupa juga muncul pada triwulan ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Orangtua Calon Taruna Minta Seleksi Masuk STIP Tak Ditutup demi Perjuangkan Cita-cita Anak

Orangtua Calon Taruna Minta Seleksi Masuk STIP Tak Ditutup demi Perjuangkan Cita-cita Anak

Megapolitan
Donasi Palsu untuk Korban Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Disebut Tembus Rp 11 Juta

Donasi Palsu untuk Korban Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Disebut Tembus Rp 11 Juta

Megapolitan
Para Jukir Lansia Minimarket Itu Diputus Rezekinya...

Para Jukir Lansia Minimarket Itu Diputus Rezekinya...

Megapolitan
Penerimaan Mahasiswa STIP Dimoratorium, Orangtua Calon Taruna Minta Seleksi Dilanjutkan

Penerimaan Mahasiswa STIP Dimoratorium, Orangtua Calon Taruna Minta Seleksi Dilanjutkan

Megapolitan
Muncul Donasi Palsu untuk Korban Kecelakaan Pelajar SMK Lingga Kencana

Muncul Donasi Palsu untuk Korban Kecelakaan Pelajar SMK Lingga Kencana

Megapolitan
Seleksi Mahasiswa Baru STIP Ditunda, Calon Taruna: Jangan Sampai Pak Menteri Hancurkan Mimpi Kami

Seleksi Mahasiswa Baru STIP Ditunda, Calon Taruna: Jangan Sampai Pak Menteri Hancurkan Mimpi Kami

Megapolitan
Orangtua Calon Taruna Minta Kemenhub Tinjau Ulang Moratorium Seleksi Mahasiswa Baru

Orangtua Calon Taruna Minta Kemenhub Tinjau Ulang Moratorium Seleksi Mahasiswa Baru

Megapolitan
436 Mahasiswa Baru Terancam Gagal Masuk STIP Imbas Kasus Penganiayaan Taruna hingga Tewas

436 Mahasiswa Baru Terancam Gagal Masuk STIP Imbas Kasus Penganiayaan Taruna hingga Tewas

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 16 Mei 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 16 Mei 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
“Kalau Belum Punya Istri dan Anak, Saya Juga Enggak Mau Jadi Jukir Liar Minimarket”

“Kalau Belum Punya Istri dan Anak, Saya Juga Enggak Mau Jadi Jukir Liar Minimarket”

Megapolitan
Ratusan Miliar Rupiah Uang Parkir Liar di Jakarta Diduga Mengalir ke Ormas hingga Oknum Aparat

Ratusan Miliar Rupiah Uang Parkir Liar di Jakarta Diduga Mengalir ke Ormas hingga Oknum Aparat

Megapolitan
Pejabat Kemenhub Dilaporkan Istrinya ke Polisi atas Dugaan Penistaan Agama

Pejabat Kemenhub Dilaporkan Istrinya ke Polisi atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Protes Jukir Liar Minimarket Saat Ditertibkan | Pengakuan Jukir Uang Parkir Masuk Kas RT dan Ormas

[POPULER JABODETABEK] Protes Jukir Liar Minimarket Saat Ditertibkan | Pengakuan Jukir Uang Parkir Masuk Kas RT dan Ormas

Megapolitan
Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Megapolitan
Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com