Ini Laporan Kunjungan Kerja Komisi E DPRD DKI ke Bali

Kompas.com mendapat laporan hasil kunker milik Komisi E yang dilaksanakan pada 9-11 September 2015 lalu di Bali.

Di sana tertulis, kegiatan yang mereka lakukan di Bali adalah mencari data dan informasi di bidang pendidikan di Pemerintah Bali, instansi yang paling terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Halaman pertama dalam laporan tercantum kepala surat, nomor surat, tanggal surat.

Laporan itu ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Surat itu ditutup dengan tanda tangan dari Ketua Komisi E Pantas Nainggolan dan Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar Hasibuan. (Baca: Tanya soal Aspal, Kunker DPRD DKI ke Dinas PU Denpasar Cuma 30 Menit)

Mengenai rincian kegiatan kunker, dijadikan lampiran dari surat resmi itu.

Berikut ini adalah beberapa poin yang tercantum dalam laporan Komisi E.

Latar belakang perjalanan kunker

Bagian pertama laporan tersebut dimulai dengan bab "Pendahuluan". Di sana tertulis alasan kenapa Komisi E melakukan kunker ke Bali.

"Permasalahan strategis yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada hakikatnya merupakan permasalaham yang juga dihadapi kota besar lainnya, seperti permasalahan pendidikan dan masalah sosial yang sangat memerlukan penanganan yang baik dan komprehensif."

"Bertitik tolak dari hal-hal di atas, maka Komisi E DPRD DKI yang membidangi kesejahteraan masyarakat telah melakukan kunjungan kerja dengan tujuan Pemprov Bali. Karena dinilai memiliki keunggulan tertentu dalam penanganan berbagai permasalahan khususnha berkaitan dengan bidang pendidikan," salah satu kutipan dari laporan kunker.

Kemudian, tertulis juga dasar hukum kunker yang mereka lakukan. Dasar hukum kunker ini sesuai dengan surat pengajuan daei Komisi E yang dikirim 7 September 2015 dan juga peraturan gubernur nomor 160 tahun 2015.

Siapa saja yang ikut?

Setelah itu, tercantum bab baru berjudul "Peserta dan Pelaksanaan Kegiatan".

Ada 15 anggota Komisi E yang melakukan kunker ke Bali, di antaranya adalah Koordinator Komisi E Mohamad Taufik, Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, Wakil Ketua Komisi E Asraf Ali, dan Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar.

Adapun anggota komisi yang ikut adalah Elizabeth Miloa, Ahmad Nawawi, Johan Musyawa, Tubagus Arif, Ramly, Ichwan Zayadi, Belly Bilalusalam, Zainudin, Mualif, Hasan Basri Umar, dan Iman Satria.

Selain itu, ikut juga empat staf dari Kesekretariatan Dewan yaitu Adi Setyowati, Samhudi, Meilinar Simanjuntak, dan Riki Sudani. Pada bagian itu, tertulis pihak yang menerima Komisi E di Bali.

"Rombongan Komisi E diterima oleh jajaran pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bali dengan acara sambutan kedua belah pihak, dan saling bertukar informasi di bidang pendidikan dan olahraga,".

Isi laporan

Pada bagian awal bab ini, Komisi E hanya menjelaskan tentang informasi lokasi kunker saja. Mereka memasukan bagian "letak geografi" di bagian awal yang menjelaskan informasi seperti letak Provinsi Bali, keluasannya, tipe tanah, curah hujan, dan perbatasan Provinsi Bali.

Selain itu, mereka juga mencantumkan jumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali. Bahkan juga ditulis luas dari masing-masing kabupaten itu.

Setelah itu, ada juga profil pendidikan dan perekonomian yang terjadi Bali. Semua itu adalah sesuatu yang mungkin bisa dicari tahu melalui internet tanpa harus berkunjung ke Bali terlebih dahulu.

Gambaran umum mengenai Bali itu memakan empat halaman. Pada halaman berikutnya, barulah ditulis hal-hal yanh dipelajari Komisi E di Bali secara lebih spesifik.

Komisi E menyampaikan perkembangan pendidikan di Provinsi Bali lebih pesat dari Provinsi DKI.

Salah satu hal yang meunjukan hal itu adalah jumlah sekolah di Provinsi Bali yang menyebar rata. Meski tidak sebanyak Jakarta, tetapi jumlah sekolah di sana meningkat pesat.

"Seperti di TK, SD, SMP, dan SMA, terjadi peningkatan jumlah sekolah dan kualitas sarana serta prasarna di Provinsi Bali. Untuk anggaran pendidikan, Pemprov Bali mengalokasikan Rp 913 miliar atau 20,7 persen dari APBD Bali."

Komisi E juga mencantumkan program unggulan dari Bali yang bisa dicontoh oleh Pemprov DKI yaitu mengenai SMA Bali Mandara.

Sekolah tersebut merupakan boarding school untuk murid miskin namun cerdas dan dilakukan dengan seleksi ketat.

Anggarannya sepenuhnya menggunakan APBD Bali sebesar Rp 8 miliar.

"Sekarang alumnia SMA Mandara menyebar di berbagai negara seperti Inggris, USA, Francis, dan India untuk mendapat pendidikan lebih tinggi dengan beasiswa dari universitas mereka."

Selain program unggulan SMA Mandara itu, Komisi E juga mencantumkan program reguler terkait pendidikan di Bali. Seperti, bantuan beasiswa miskin, penghargaan bagi guru dan siswa di Bali, festival dan lomba sains, bantuan kesejahteraan guru PAUD, dan yang lain.

Kesimpulan kunker

Dari seluruh laporan tersebut, Komisi E mencantumkan lima kesimpulan di akhir laporan. Kesimpulan pertama, Komisi E mengatakan, perkembangan pendidikan di Provinsi Bali sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebab terdapat fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar dan mengajar mereka.

Kesimpulan kedua, Komisi E mengatakan SMA Mandara memiliki andil besar dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Bali.

Kesimpulan ketiga, beasiswa bagi siswa miskin dan siswa beprestasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Keempat, kiranya ada perhatian dari Pemprov DKI untuk membuat kajian dan penerapan sekolah khusus penanganan siswa miskin dan berprestasi yang biaya operasionalnya secara keseluruhan ditanggung oleh APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Kiranya ada perhatian dari Pemprov DKI terhadap PAUD dan sarana prasarana serta honorarium guru PAUD di Provinsi DKI Jakarta."