Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Program ERP di Jakarta?

Kompas.com - 05/11/2015, 21:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Keberlangsungan jalan berbayar atau disebut Electronic Road Pricing (ERP) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampaknya terlihat mandek. Hampir selama 1 tahun belakangan ini gate atau gerbang ERP hanya menjadi pemanis jalan Ibukota Jakarta.

Seperti halnya di Jalan Jendral Sudirman dekat Ratu Plaza, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, S?etiabudi, Jakarta Selatan. Untuk di Jalan Jendral Sudirman menggunakan seperti gate yang dilakukan uji coba oleh PT Kapsch asal Swedia. Sedangkan, untuk di wilayah Kuningan bentuknya seperti tiang leter L yang dilengkapi fasilitas layar selebar 2 meter x 1 meter yang dilakukan uji coba oleh PT Q-Free dari Norwegia.

Namun, hasil uji coba yang dilakukan oleh dua perusahaan asing itu tidak pernah dibuka oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Tak hanya itu, untuk memastikan proyek itu tidak mandek, maka gate-gate itu terpaksa dipasang. Walaupun, kontrak dari uji coba itu sudah berakhir pada akhir bulan September 2015 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansah menuturkan bahwa? program jalan berbayar itu terus berjalan. Bahkan, proses perlengkapan lelang investasi akan segera diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

"ERP jalan terus kok. Minggu depan dokumen lelang investasi kami serahkan ke BPKAD untuk dilakukan lelang," kata Andri Yansah di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

?Menurutnya pihak ketiga manapun bisa mengikuti lelang investasi jalan berbayar itu. Tidak harus dua perusahaan yang melakukan uji coba. Namun, ketika Warta Kota menanyakan hasil uji coba jalan berbayar itu, Andri enggan membebarkannya. Dia mengaku hasil dari uji coba ERP tidak etis untuk dibeberkan ke publik.

"Evaluasi sudah kok. Kita evaluasi dan ngga boleh diungkap. Kita menggunakan lelang investasi. Siapa saja boleh ikut. Cari yang paling top dan sudah digunakan negara maju. Karena ini pertama kali di Indonesia dan jangan sampai menggunakan teknologi abal-abal," kata Mantan Camat Jatinegara itu.

Wacana jalan berbayar sempat menghilang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mencopot dua Kepala Dinas Perhubungan yaitu Muhammad Akbar dan Benjamin Bukit karena tidak bisa mengimplementasikan jalan berbayar itu. Oleh sebab itu, kata Andri, dirinya dilantik menjadi Kadishubtrans? DKI.

"Makannya sekarang Kadisnya saya. Target lebih cepat. Contohnya dokumen lelang yang harusnya disampaikan Desember, tapi November sudah maju," tuturnya.

Dia memprediksi penerapan jalan berbayar akan bisa dilaksanakan pada April atau Mei 2017 mendatang. Karena harus menyiapkan segala sesuatu mulai dari Lelang sampai sosialisasi untuk warga.

"Pertimbangan 4 bulan-6 bukan bpkad. April sudah dpt pemenang. Yang the best. Kontrak lalu pembangunan. Proses pembangunan, sosialisasi, dan bicara low enforcemen sekitar 10 sampai 12 bulan. Kira-kira April sampai Mei 2017 bisa diterapkan," ungkapnya.?

Andri mengaku belum mengetahui besaran tarif untuk sekali melintasi ?jalan tersebut. Karena perlu kajian khusus dari pemenang lelang dan Pemprov DKI. Pihaknya akan menggunakan on board unit (OBU) untuk mendeteksi kendaraan. Selain itu, jalan berbayar itu akan terintegrasi dengan pembayaran tol.

"Kami tetap pakai OBU dan akan bekerjasama dengan pihak tol. Jadi pihak tol merombak semuanya dan ikut kita," tuturnya.

Sementara itu, pantauan Warta Kota dilapang yaitu Jalan HR Rasuna Said, layar ERP terlihat mati. Hanya ada dua lampu yang menyala di mesin tersebut. Pemasangan mesin ERP di Jalan HR Rasuna Said hanyalah untuk jalur cepat saja.

Sedangkan di Jalan Jendral Sudirman malah sebaliknya. Gerbang selebar 12 meter dengan tinggi 5 meter tampak terlihat di jalur lambat. Ketika malam hari, gerbang yang terbuat dari aluminium itu bercahaya biru pantulan dari lampu dari mesin tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

159 Warga Terciduk Buang Sampah Lewati Batas Waktu di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

159 Warga Terciduk Buang Sampah Lewati Batas Waktu di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
PAN Kota Bogor Siap Bangun Koalisi Besar, Usung Dedie Rachim Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor

PAN Kota Bogor Siap Bangun Koalisi Besar, Usung Dedie Rachim Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Dharma Pongrekun Kumpulkan 749.298 Dukungan Maju Cagub Independen DKI Jakarta

Dharma Pongrekun Kumpulkan 749.298 Dukungan Maju Cagub Independen DKI Jakarta

Megapolitan
Titik Terang Kasus Mayat Pria Dalam Sarung di Pamulang...

Titik Terang Kasus Mayat Pria Dalam Sarung di Pamulang...

Megapolitan
Kesal Banyak Motor Lewat Trotoar di Matraman, Warga: Saya Pernah Hampir Diseruduk

Kesal Banyak Motor Lewat Trotoar di Matraman, Warga: Saya Pernah Hampir Diseruduk

Megapolitan
Trotoar Matraman Kini, Lebih Banyak Digunakan Pengendara Motor dibanding Pejalan Kaki

Trotoar Matraman Kini, Lebih Banyak Digunakan Pengendara Motor dibanding Pejalan Kaki

Megapolitan
Harga Lelang Rubicon Mario Dandy Dikorting Rp 100 Juta karena Tak Laku-laku

Harga Lelang Rubicon Mario Dandy Dikorting Rp 100 Juta karena Tak Laku-laku

Megapolitan
Berkaca dari Pilpres, Bawaslu DKI Evaluasi Perekrutan Panwascam Pilkada 2024

Berkaca dari Pilpres, Bawaslu DKI Evaluasi Perekrutan Panwascam Pilkada 2024

Megapolitan
Tanjung Priok Macet Total Imbas Kebakaran di Terminal Kontainer Cilincing

Tanjung Priok Macet Total Imbas Kebakaran di Terminal Kontainer Cilincing

Megapolitan
Nasib Tukang Tambal Ban yang Diduga Tebar Ranjau, Digeruduk Ojol lalu Diusir Warga

Nasib Tukang Tambal Ban yang Diduga Tebar Ranjau, Digeruduk Ojol lalu Diusir Warga

Megapolitan
Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan, Mungkinkah Terwujud?

Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan, Mungkinkah Terwujud?

Megapolitan
Bawaslu DKI Mulai Rekrut Anggota Panwascam untuk Pilkada DKI 2024

Bawaslu DKI Mulai Rekrut Anggota Panwascam untuk Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Menggantungkan Hidup dari Recehan Pengunjung Minimarket...

Menggantungkan Hidup dari Recehan Pengunjung Minimarket...

Megapolitan
Membaca Kans Ahok Maju Pilkada 2024 hingga Dianggap Patut Diperhitungkan Lawan

Membaca Kans Ahok Maju Pilkada 2024 hingga Dianggap Patut Diperhitungkan Lawan

Megapolitan
PDI-P Usung Sekda Supian Suri Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok

PDI-P Usung Sekda Supian Suri Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com