Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/12/2015, 08:09 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mudah sekali terpancing emosinya ketika menerima laporan warga. Dalam sepekan kemarin, dua orang terkena "semprot" saat mengadu langsung kepada sang Gubernur.

Pertama adalah Yusri Isnaeni yang mengadukan soal adanya makelar Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Koja, Kamis (10/12/2015). Ada beberapa toko yang ternyata benar membantu warga menguangkan KJP dengan imbalan 10 persen dari uang yang dicairkan.

(Baca: Warga Panik Saat Toko yang Cairkan KJP di Pasar Koja Digerebek)

Yusri yang berniat baik tidak terima dirinya disebut maling oleh sang Gubernur. Permintaan maaf yang diwakilkan oleh staf Ahok tidak dipedulikan. Rabu (16/12/2015) kemarin, dia melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya.

(Baca: Ahok Dilaporkan ke Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik dan Fitnah)

Satu lagi yang kena maki-maki Ahok adalah Handoyo, pemilik Penthouse Hotel, yang mempertanyakan izin hotelnya tidak diperpanjang. Dia melapor kepada Ahok pada Senin (14/12/2015).

(Baca: Protes Hotelnya Akan Ditutup, Bapak Ini Berdebat dengan Ahok)

Terkait aduan Yusrih, Ahok menyatakan bahwa dia akan mengamankan uang negara sesuai dengan peruntukannya. Mencairkan KJP adalah perbuatan salah. Pelakunya pantas diberikan sanksi. Dia juga melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

(Baca: Ahok Laporkan Toko Pencair Dana KJP ke Polisi)

Mengenai kasus Handoyo, Ahok menyatakan bahwa sejak awal memang ada yang salah dengan anak buahnya yang memberikan izin perpanjangan hotel Handoyo. Sebab, hotel Handoyo berdiri bukan di kawasan komersial.

Meski argumennya benar, cara Ahok menghadapi warganya dinilai kurang simpatik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sempat mengingatkan, tidak sepantasnya seorang gubernur memarahi warga yang melaporkan adanya kecurangan.

(Baca: "Gubernur Enggak Boleh Marahin Rakyatnya yang Melapor")

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin mencoba mengerti mengapa Ahok mudah sekali terpancing emosinya saat mendengar aduan warga.

Menurut dia, Ahok lelah karena banyak warga Jakarta yang mengeluh langsung kepadanya.

"Yang ada sekarang Gubernur overload. Menurut saya, Gubernur overload sehingga responsnya sering kali tidak terduga," kata Selamat Nurdin.

Menurut dia, warga memilih mengadu langsung kepada Ahok karena tidak percaya dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI di bawah Ahok. Mereka ingin masalahnya cepat selesai.

Padahal, biasanya setingkat gubernur hanya memikirkan masalah-masalah strategis.

Selamat berpendapat, Ahok seharusnya membuat sistem pelaporan secara bertingkat. Warga tidak perlu langsung melapor kepada Gubernur, tetapi bisa ke tingkat suku dinas terlebih dahulu. (Baca: Ahok yang "Overload")

Selamat mengatakan, Ahok tidak bisa terus-menerus menampung komplain dari masyarakat dengan cara memarahi warganya.

Ahok diminta tetap harus bisa mengontrol emosinya. Sebab, warga tidak pernah mau tahu kesulitan yang dirasakan pemimpinnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Megapolitan
Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Megapolitan
Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Megapolitan
NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Megapolitan
Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Megapolitan
Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Megapolitan
Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Megapolitan
'Call Center' Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

"Call Center" Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

Megapolitan
Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Megapolitan
Pemprov DKI Razia 2.070 Pengemis dan Gelandangan Sejak Awal 2024

Pemprov DKI Razia 2.070 Pengemis dan Gelandangan Sejak Awal 2024

Megapolitan
Caleg PKS Asal Aceh Dapat Sabu dari Malaysia, Dikemas Bungkus Teh China

Caleg PKS Asal Aceh Dapat Sabu dari Malaysia, Dikemas Bungkus Teh China

Megapolitan
KAI Commuter Line: Tak Ada Korban Dalam Kecelakaan KRL dan Sepeda Motor di Ratu Jaya Depok

KAI Commuter Line: Tak Ada Korban Dalam Kecelakaan KRL dan Sepeda Motor di Ratu Jaya Depok

Megapolitan
Banyak Remaja Nongkrong di Bundaran HI hingga Dini Hari, Polisi Minta Orangtua Awasi

Banyak Remaja Nongkrong di Bundaran HI hingga Dini Hari, Polisi Minta Orangtua Awasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com