JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding banyak partai politik yang menunggak pembayaran biaya sewa lahan Pemprov DKI. Sewa aset itu dipergunakan untuk pendirian kantor dewan pimpinan cabang (DPC) partai politik.
"Nanti saya kasih data dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), partai mana yang pakai aset Pemda DKI dan partai mana yang sewa aset DKI," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (21/3/2016).
Basuki menyebut panitia khusus (pansus) bentukan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik juga akan membuktikan banyaknya partai politik yang menggunakan aset DKI.
"Tanya Pak Taufik yang bikin pansus, jadi bukan saya yang ngomong. Nanti ketahuan kalau DPRD bikin pansus aset, siapa yang minjam (aset DKI) ketahuan," kata Basuki.
Basuki sebelumnya menyebut banyak parpol yang menyewa lahan DKI. Bahkan, kata dia, banyak parpol yang tidak membayar sewa lahan.
"Kamu kira parpol apa tidak pakai lahan Pemprov DKI? Sewa lho mereka, banyak parpol yang kagak bayar (sewa lahan)," kata Basuki. (Baca: Ini Daftar Partai Politik yang Sewa Lahan Milik Pemprov DKI Jakarta)
Adapun pansus aset itu akan menelusuri penggunaan aset Pemprov DKI sebagai Sekretariat Teman Ahok di Kompleks Graha Pejaten. Lahan itu dikerjasamakan oleh BUMD PD Sarana Jaya dengan pihak swasta lainnya.