Tolak Ukur Baku Proyek Reklamasi

Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang menghiasi beberapa pemberitaan media menjadi ramai sejak ditangkapnya M. Sanusi dan ditetapkannya Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) sebagai tersangka.

Secara sederhana, proyek reklamasi merupakan merupakan pembuatan daratan buatan di laut apabila mengacu Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUWP3K).

Tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, kemunculan proyek reklamasi di berbagai daerah di Indonesia menuai pro dan kontra. Pihak penolak yang datang dari berbagai pihak terus menyuarakan penolakannya dengan alasan proyek berdampak buruk ditinjau dari aspek sosial dan ekologis.

Sementara, suara kebaikan tentang reklamasi datang dari pengembang yang diwakili para ahlinya, yang menyatakan proyek sangat diperlukan untuk mengurangi dampak bencana alam dan adaptasi dampak iklim global,  meningkatkan daya saing pariwisata dengan menciptakan ikon pariwisata baru, penyerapan tenaga kerja, dll.

Diskursus terkait manfaat dan dampak kerugian proyek terus disandingkan oleh para pihak di media. Terakhir, perdebatan hukum bergulir, terkait keabsahan kewenangan mengeluarkan izin reklamasi, prosedur yang dilangkahi, ketidaksesuaian ruang pada pembangunan proyek tersebut, dan terakhir, adanya praktek koruptif secara masif pada pembangunan reklamasi.

Sebelum terlalu jauh pada perdebatan empiris mengenai manfaat dan dampak, ide kemajuan pembangunan maritim melalui proyek reklamasi perlu dipersoalkan. Pengelu-eluan reklamasi oleh Pemda mengenai ide kemajuan melalui penyejajaran pembangunan di sektor maritim dengan negara lain, terutama Singapura, yang terlebih dahulu membangun proyek tersebut, cukup sukses menggiring opini publik untuk terus mendukung proyek ini.

Kemajuan dengan tolak ukur seperti ini perlu untuk dikritisi. Pembandingan untuk alasan kemajuan suatu negara dengan Negara Indonesia seolah menyimpang dari tujuan riil dari kemajuan Bangsa Indonesia yang diamanatkan konstitusi.

Menyoal Metode Penyejajaran

Dalam buku je, tu, nous : pour une culture de la difference (aku, kamu, kita: untuk budaya berbeda) (1992), Luce Irigaray mengkritik persaingan antar negara yang tidak perlu yang berujung pada peperangan antar negara pada era perang dingin.

Tolak ukur yang dihegemonikan menjadi penyebab utama masing-masing negara berlomba untuk mencapai kemajuan yang terkonstruksi secara apik. Sebagai seorang feminis, pemikirannya berangkat dari kritikan terhadap penuntutan kesetaraan perempuan dengan laki-laki oleh beberapa feminis pada pertengahan abad 20.

Luce menekankan, menuntut kesetaraan, sebagai perempuan merupakan ungkapan yang menyimpang. Menuntut kesetaraan berarti, terdapat unsur pembanding, entah laki-laki atau pun ukuran baku. Sebaliknya, apa yang perlu perlu dilakukan yaitu membangun suatu budaya perempuan-lelaki, artinya budaya yang menghargai kedua jenis kelamin, bukan budaya yang dibangun dengan model dominasi patriarkal maupun falokratik.

Dalam kesetaraan antar negara, perkembangan dunia ke arah kompetisi yang berdampak negatif tidak perlu terjadi jika masing-masing negara mengakui dan menyadari keunikannya masing-masing untuk hidup bersama dengan perbedaan, satu sama lain negara membangun kemajuan berdasarkan kebudayaan masing-masing, bukan tolak ukur yang dibakukan.

Melihat kondisi Indonesia, niat melakukan penyejajaran dengan Singapura mulai mengaburkan potensi kemajuan yang dekat dengan konteks Indonesia. Berbeda dengan Singapura, ribuan nelayan telah lama hidup bertahun-tahun di Teluk Jakarta untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan protein masyarakat Jakarta.

Tidak hanya itu, Teluk Jakarta merupakan pusat aktivitas perikanan bagi para nelayan dari berbagai penjuru, mengacu pada data yang menunjukan sekitar 600 kapal dari total 5.600 kapal nelayan yang ada di DKI Jakarta melakukan aktivitas perikanan di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru.

Alih-alih membuat daratan baru yang akan meminggirkan para pahlawan protein, potensi kegiatan perikanan di Teluk Jakarta sangat penting untuk direstorasi dan dikembangkan supaya Teluk Jakarta menjadi tempat pusat kegiatan perikanan.

Terkait ide penyetaraan kemajuan pariwisata yang digaungkan, terutama pada proyek reklamasi di Bali, di beberapa tempat di Indonesia, sebenarnya sudah eksis beberapa praktek kegiatan wisata yang dilakukan masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

Misal, di Pulau Sabesi, Provinsi Lampung kegiatan pariwisata yang dikelola masyarakat, manfaatnya dirasakan langsung oleh banyak pihak di masyarakat. Kegiatan pengelolaan wisata berbasis masyarakat pesisir dilakukan dari mulai penanaman terumbu karang, konservasi, pemanfaatan laut untuk wisata dan mencari sumber makanan, sampai dengan kegiatan pengawasan atas kegiatan yang dapat merusak lingkungan laut di sekitar mereka.

Dari pada berfokus hanya pada pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia merupakan hal yang esensial untuk dilakukan, terutama bagi masyarakat pesisir.

Dikatakan Esensial karena pengelolaan wisata berbasis masyarakat pesisir yang dilakukan masyarakat bukan hanya meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga pendapatan negara, tetapi juga merupakan bagian dari pelestarian ekosistem laut.

Berkaca pada dua poin tersebut, dengan siapakah kita seharusnya membandingkan arah kemajuan di sektor maritim? Dengan Singapura? Dengan Dubai? Kenapa tidak dengan diri kita sendiri?