Isu Sumber Waras dan Reklamasi Pengaruhi Elektabilitas Ahok?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak dua lembaga merilis hasil survei elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 di tengah dua kasus yang menerpa Ahok.

Kedua kasus itu adalah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dugaan suap reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Kasus ini juga menyeret staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja yang disebut-sebut menjadi mediator antara eksekutif, legislatif, dengan para pengembang.

Berdasarkan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), elektabilitas Ahok turun setelah ia dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan pembelian lahan RS Sumber Waras.

(Baca: Elektabilitas Ahok Turun Setelah Dipanggil KPK)

Ahok menyebut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian lahan RS Sumber Waras itu ngaco.

Elektabilitas Ahok pada Januari 2016 adalah 43,25 persen, pada Februari 2016 terjadi peningkatan menjadi 43,5 persen, Maret 2016 meningkat tajam menjadi 51,80 persen, dan April 2016 setelah pemanggilan oleh KPK, elektabilitasnya kembali melorot menjadi 45,50 persen.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka di 40 kelurahan di 5 Kota di DKI Jakarta dengan melibatkan 400 responden.

Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan metode sampel acak bertingkat.

Margin of error survei ini lebih kurang 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tatap muka dilaksanakan tanggal 18-21 April 2016.

"Mayoritas responden berpendapat Ahok tidak terlibat kasus Rumah Sakit Sumber Waras (34,8 persen) dan kasus suap Reklamasi Pantai Utara Jakarta (36,5 persen). Sebanyak 68,3 persen reponden mengetahui pemanggilan Ahok oleh KPK yang berujung pada pendapat responden tentang keputusan responden dalam memilih Ahok dalam Pilkada Jakarta mendatang," kata Juru Bicara KedaiKopi Hendri Satrio, kepada wartawan, Minggu (24/4/2016).

Pasca-pemanggilan Ahok oleh KPK, ada 34,5 responden menyatakan mantap memilih Ahok.

Sementara itu, 30 persen lainnya menyatakan ragu-ragu dan 16,5 persen menyatakan tidak akan memilih Ahok.

Meski demikian, elektabilitas Ahok masih unggul dibanding calon gubernur lainnya.

"Kendati paling tinggi, elektabilitas Ahok masih belum aman karena masih di bawah 50 persen +1," kata Hendri.

Elektabilitas Ahok mengungguli Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mantan Menpora Adhyaksa Dault, pengusaha Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung.

(Baca juga: Popularitas Ahmad Dhani Tempel Ketat Ahok)

Dari sisi kepuasan publik terhadap kinerja Ahok, juga terlihat menurun.

Pada bulan Februari, kepuasan publik sebesar 71,2 persen menjadi 68,5 persen yang berimbas pada ketidakpuasan yang meningkat dari 26,8 persen menjadi 28,5 persen.

Dari segi popularitas, Ahok tetap calon gubernur paling populer. Disusul oleh musisi Ahmad Dhani, Yusril, Susi, dan Lulung.

Survei Populi Center

Tak hanya KedaiKopi, Populi Center juga merilis survei perihal ini. Berbeda dengan KedaiKopi, berdasarkan survei Populi Center, elektabilitas Ahok justru meningkat di tengah kasus RS Sumber Waras dan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pengukuran elektabilitas ini dilakukan dengan pertanyaan terbuka atau top of mind.

Setiap responden diajukan pertanyaan, "Jika Pilkada DKI Jakarta dilakukan hari ini, siapa yang paling layak dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta".

"Temuan menarik dari survei ini adalah meski diterpa kontroversi, elektabilitas Ahok sedikit naik dibanding bulan Februari 2016, yaitu dari 49,5 persen menjadi 50,8 persen," kata Peneliti Populi Center Nona Evita, Senin (25/4/2016).

Survei ini mengikutsertakan 400 responden di enam wilayah DKI Jakarta. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 15-21 April 2016.

Ratusan responden ini dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan margin of error lebih kurang 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Peningkatan elektabilitas juga terjadi pada Yusril. Bahkan persentase kenaikan Yusril lebih besar dibandingkan Ahok.

(Baca: Populi Center: Elektabilitas Ahok dan Yusril Sama-sama Naik)

Persentasenya naik dari 3 persen menjadi 5 persen pada bulan April. Di peringkat selanjutnya ada Sandiaga dan Adhyaksa.

Mereka mendapat persentase elektabilitas sebesar 1,5 persen. Angka ini sama dengan survei pada Februari lalu.

Sementara itu, sebanyak 32,8 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Peningkatan juga terlihat dari sisi kepuasan publik terhadap kinerja Ahok. Dari 73,5 persen di bulan Februari, meningkat menjadi 73,7 persen pada bulan April 2016.

Kemudian kepuasan publik terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta, meningkat dari 70 persen di bulan Ferbuari menjadi 73,3 persen di bulan April 2016.

Warga Lebih Percaya Ahok

Populi Center juga merilis, sebagian respondennya lebih memercayai Ahok ketimbang BPK terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Ada 27,2 persen responden yang mengaku lebih percaya Ahok. Sementara itu, responden yang memercayai BPK RI sebesar 19 persen.

(Baca juga: "Semakin Digempur, Elektabilitas Ahok Semakin Naik")

Meski demikian sebanyak 53,8 persen warga mengaku tidak mengetahui kasus tersebut dan memilih untuk tidak menjawab.

Tak hanya pada kasus RS Sumber Waras, sebagian responden juga tidak percaya Ahok terlibat kasus dugaan suap reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sebanyak 34,2 persen responden tidak percaya Ahok terlibat kasus tersebut.

"Sebaliknya, 64,5 persen warga percaya ada anggota DPRD DKI lain yang terlibat kasus ini," kata Nona.

Sementara itu, sebanyak 19,5 persen warga percaya Ahok terlibat dalam kasus itu. Kemudian 2,5 persen warga sangat tidak percaya Ahok terlibat.

Sebanyak 23,8 persen warga tidak mengetahui kasus tersebut dan 20 persen warga tidak menjawab ketika ditanya terkait kasus tersebut.

"Ini artinya kasus yang bergulir tidak menyita perhatian masyarakat," kata Nona.