"Hubungan Ahok-Rustam yang Sudah Renggang Tak Bisa Dibiarkan Terus-menerus"

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi dianggap wajar di dunia birokrasi.

Sebab, hubungan Rustam dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" sudah lebih dulu renggang.

Kerenggangan itu tampak terkait sejumlah kebijakan, di antaranya penggusuran kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan. Rustam disebut Ahok tak mematuhi instruksinya.

"Itu menujukkan tindakan indisipliner. Jika dibiarkan terus menerus, antara wali kota dan gubernur yang terjadi adalah kebijakan yang sulit. Tersumbat 'botol' kebijakan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

(Baca: Ini Alasan Rustam Effendi Mengundurkan Diri dari Wali Kota Jakarta Utara)

Sikap Ahok yang membuka kesalahan bawahan di publik ini dinilainya tepat. Sebab, menurut Yunarto, pada era reformasi ini, kinerja pegawai negeri sipil (PNS) perlu dibuka secara lebar.

Keterbukaan itu menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Yunarto mengibaratkan gubernur sebagai direktur utama dalam perusahaan terbuka.

Sementara itu, publik diibaratkan sebagai pemegang saham perusahaan. "Sehingga ketika ada manajer (PNS) dan general manager (PNS) melakukan kesalahan, ya harus dilaporkan ke pemegang saham (masyarakat)," kata Yunarto.

Keterbukaan birokrasi ini, menurut dia, tidak terdapat pada pemerintahan masa lalu.

Namun, lanjut dia, keterbukaan itu kini dimunculkan Ahok meskipun terkesan kontroversial.

(Baca juga: Ahok: Rustam Effendi Berpolitik, Bilang Sakit Hati Segala Macam)

Ia juga menilai sikap Rustam, yang mengundurkan diri dari jabatannya, patut diapresiasi.

Saat kesalahannya dibuka dan ditegur atasan, ia memilih mengundurkan diri.

Yunarto mengatakan, jarang ada pejabat yang memiliki etika dan berjiwa besar seperti Rustam.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa mundurnya Rustam ini merupakan hal yang biasa terjadi di dunia birokrasi.

Sedianya, menurut dia, hal ini tidak dibesar-besarkan, apalagi dikaitkan dengan konteks Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Peristiwa biasa saja dikaitkan Pilkada dan memancing sifatnya konfliktual dan yang merugikan masyarakat," kata Yunarto.