Ahok: Lurah dan Camat Berpeluang Besar Jadi Anggota DPRD DKI Masa Depan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan pengarahan di hadapan 44 camat dan 247 lurah se-DKI Jakarta pada rapat evaluasi, Senin (9/5/2016).

Pada kesempatan itu, Ahok menilai, para lurah dan camat berpotensi terpilih menjadi anggota DPRD DKI jika maju sebagai calon anggota legislatif.

Menurut Ahok, para lurah dan camat sangat berpeluang terpilih menjadi anggota DPRD DKI jika selama tugasnya bisa melayani masyarakat di wilayahnya dengan baik.

"Lurah dan camat adalah orang yang berpotensi jadi anggota DPRD asal dia bisa mengurus warganya dengan benar," ujar Ahok.

Ia kemudian mencontohkan salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Belitung Timur yang terpilih menjadi anggota DPRD setempat karena bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Karena bisa melayani masyarakatnya dengan baik, Ahok menyebut PNS tersebut bisa dipilih oleh warga yang kultur masyarakatnya tidak sama dengan ideologi partai PNS yang maju sebagai caleg tersebut.

"Jadi, di Belitung Timur ada kampung transmigran dari Bali. Biasanya, orang Bali pilihnya partai yang merah, tetapi yang menang justru PPP. Kata mereka kami tidak peduli mau P3, P4, P5, yang pasti bapak ini (PNS yang jadi caleg) tiap kami ada ngurus perizinan di kota, pasti mudah," tutur Ahok.

Saat ini, kebanyakan lurah dan camat banyak bertugas di wilayah yang bukan tempat ia tinggal. Namun, ke depannya, Ahok berencana ingin menempatkan lurah dan camat sesuai dengan tempat tinggalnya. Dengan cara ini, ia yakin pelayanan ke masyarakat akan lebih baik lagi.

"Kan siapa tahu Bapak, Ibu, mau jadi anggota DPRD. Masa sama orang kampungnya sendiri kagak kepilih. Asal kalau sudah jadi anggota DPRD, jangan ada lagi UPS-UPS, pokir-pokir, anggaran siluman karena zaman sudah berubah," kata Ahok.

Bisa jadi kepala dinas

Tidak hanya ingin mendorong agar lurah dan camat maju ke panggung politik, Ahok juga menyatakan, para lurah dan camat yang bisa memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat berpotensi memiliki karier yang baik.

Ia bahkan mengaku ke depannya ingin agar jabatan kepala dinas diisi para lurah dan camat berprestasi. Ahok beralasan para lurah dan camat lebih menguasai permasalahan yang ada di lapangan sehingga masalah lebih cepat teratasi.

Ia kemudian mencontohkan Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendarwan. Meskipun latar belakang Teguh pendidikannya bukan di bidang teknik, Ahok menilai mantan Camat Pulogadung itu lebih bisa membenahi pekerjaan di Dinas Tata Air karena ia menyebut Teguh banyak mengeksekusi program.

"Semenjak dipegang S Sos (sarjana sosial), genangan lebih cepat surut. Dia bikin crossing terus. Bikin 10, kalau salah dua, masih untung delapan. Kalau salah 10, ya tutup lagi yang penting dilakukan daripada enggak dilakukan," kata Ahok.

Saat ini, beberapa dinas di lingkungan Pemprov DKI memang dipimpin oleh orang yang berlatang belakang camat. Selain Teguh, ada nama Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah yang merupakan mantan Camat Jatinegara, Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji yang merupakan mantan Camat Tambora, dan Kepala Satpol PP yang merupakan mantan Camat Kelapa Gading.

Menurut Ahok, ke depannya, ia juga berencana ingin menempatkan mantan camat sebagai kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

"Dinas Taman kalau dipegang camat mungkin lebih bagus. kalau arsitek, pusing saya enggak beres-beres nih tanaman," kata Ahok.

Perbanyak hadiri acara warga

Agar pelayanan publik baik dan kedekatan dengan masyarakat erat, Ahok juga mengimbau lurah dan camat memperbanyak menghadiri acara warga. Ia bahkan menjanjikan akan membagikan uang operasionalnya sebesar Rp 2 juta per bulan ke tiap lurah dan camat.

"Saya ingin Bapak, Ibu, hadir kalau ada undangan kawinan. Saya lagi hitung mau membagikan uang operasional. Mungkin lurah saya kasih Rp 2 juta sebulan sementara supaya hadir ke pernikahan," kata Ahok.

Pernyataan Ahok itu mendapat sorak-sorai dan tepuk tangan dari 44 camat dan 247 lurah yang hadir. Kepada mereka, Ahok kemudian menceritakan kebiasaannya yang sering datang ke hajatan warga, tidak hanya pernikahan, tetapi juga melayat warga yang meninggal dunia.

"Saya kasih tahu Bapak, Ibu, saya dari kecil paling, misalnya kalau ada pernikahan atau (ada yang) meninggal, ada yang mengundang saya, saya usahakan hadir. Kalau tidak hadir pun pasti saya kirim bunga. Paling tidak saya usahakan hadir," ujar dia.

Menurut Ahok, kebiasaannya menghadiri hajatan warga sering dilakukan tanpa sepengetahuan lurah dan camat setempat. Karena itu, kata Ahok, warga yang hajatan pun ditegur oleh lurah dan camat itu.

Ahok menduga teguran diberikan karena lurah dan camat tersebut tidak sempat menginstruksikan pembersihan lingkungan di wilayahnya itu. Atas dasar itu, ia ingin agar lurah dan camat bisa dengan sadar peduli terhadap lingkungannya setiap waktu.

"Ada lurah ngomong, 'kenapa kamu undang Gubernur enggak kasih tahu saya?' Saya juga tidak mau saya ke pesta perkawinan, bersih semua, PPSU (Petugas Prasarana dan Sarana Umum) muncul. Enggak bisa," kata Ahok.