Yusril: Ahok Ubah Ketua RT/RW di Jakarta seperti Satpam

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang berniat menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, menilai aturan baru Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk pengurus RT dan RW membuat pengabdian mereka seperti satpam.

Hal itu Yusril ungkapkan ketika memberi dakwah di Masjid Nurul Islam, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (28/5/2016) sore.

"Tugas dan fungsi RT/RW ini diubah sama Pak Ahok (sapaan Basuki) sebagai satpam, mengawasi keamanan dan ketertiban masyarakat, wajib lapor tiga kali sehari," kata Yusril.

Menurut dia, peran dan fungsi pengurus RT dan RW bukanlah bagian dari pemerintah. Keberadaan pengurus RT dan RW lebih pada lembaga kemasyarakatan yang sama dengan PKK, Karang Taruna, dan sebagainya.

Secara spesifik, kata Yusril, pengurus RT dan RW pun diberi kepercayaan untuk membantu tugas administrasi pemerintahan pada tingkat kelurahan.

"Seperti penyiapan surat, keterangan, dan lain-lain. Tapi, melalui pergub (peraturan gubernur) baru yang ditandatangani oleh Pak Ahok itu, tugas-tugas administratif itu tidak lagi diberikan kepada RT/RW, tapi diberi tugas baru, yaitu melakukan pengawasan terhadap apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat dan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu," tutur Yusril.

Dalam kesempatan berbeda, sebelumnya, Basuki mengatakan, ketua RT/RW harus memiliki tanggung jawab atas insentif yang mereka terima tiap bulan. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dengan melaporkan kondisi lingkungan melalui aplikasi Qlue.

"Jadi begini, RT/RW itu minta gaji operasional dari APBD. Makanya, kita bilang, insentif ini harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Lalu, kita bilang, 'Anda mesti laporkan kondisi (lingkungan setempat) dong'," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/5/2016).

Tiap bulannya, ketua RT mendapat insentif sebesar Rp 975.000 dan ketua RW mendapat Rp 1,2 juta. Menurut Ahok, mereka dipilih menjadi ketua RT dan RW karena dianggap memiliki hati untuk mengurusi lingkungannya.

Jika ada masalah di lingkungan itu, Ahok mewajibkan mereka lapor melalui Qlue sehingga dapat diketahui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana yang tidak bekerja dengan baik.

"Kalau kamu enggak pengin berbuat ini, kamu jangan jadi (ketua) RT/RW. Ya sudah jadi RW relawan saja. Enggak pantas terima APBD," kata Ahok.