Gara-gara Ahok, PDI-P Terpecah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) silang pendapat soal orang yang layak mereka usung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Setidaknya, itulah yang mencuat di media massa dalam beberapa hari terakhir.

Beberapa politisi PDI-P mengisyaratkan akan mendukung Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun yang lain menyatakan penolakan mereka terhadap Ahok. Mereka yang menyatakan dukungannya terhadap Ahok adalah dua legislator PDI-P di DPR RI, yaitu Arya Bima dan Charles Honoris.

Menurut Arya, PDI-P masih membuka pintu yang lebar bagi Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Syaratnya, Ahok diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Enggak usah jadi kader, tetapi PDI-P yang calonkan, kami yang usung," kata Arya saat dihubungi, Senin (6/6/2016).

Sementara Charles mengatakan, jika nantinya Ahok berkeyakinan maju melalui jalur partai, PDI-P akan menjadi salah satu partai yang mengusungnya. Ia bahkan berujar di partainya tidak ada kader yang kontra terhadap Ahok.

"Stok calon dari internal pastinya ada, tetapi langkah paling rasional ya tetap mengusung petahana, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tingkat kepuasan publik mereka masih tertinggi, 82,8 persen," kata Charles di Kompleks Parlemen, Selasa.

Sikap yang ditunjukan Arya dan Charles mendapat sambutan yang kurang hangat dari pengurus di tingkat DPD DKI Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bambang DH justru menyindir keduan Charles dan Arya.

"Kawan-kawan struktural itu jelas garis komandonya. Dua orang ini di grup juga ditertawai sama teman-teman," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, DPD PDI-P sebagai struktur yang bertugas melakukan penjaringan cagub DKI Jakarta sudah tegas akan mengusung calon yang melalui jalur partai politik. Berdasarkan komunikasi dengan partai-partai lainnya, kata Bambang, PDI-P tidak mengusung petahana dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Dua orang ini di grup ditertawai dan dianggap orang yang gatel gitu ya, ingin bicara, enggak punya panggung, terus ngomong seenaknya sendiri tanpa koordinasi," kata Bambang.

Meski terjadi silang pendapat antar sesama koleganya, Ketua DPP Bidang Organisasi PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, mengklaim partainya masih solid.

"Enggak ada perpecahan. Perbedaan pendapat itukan biasa. Wajar dong," kata Djarot usai menghadiri acara buka puasa di Menteng Atas, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil partainya. Ia menyebut ucapan-ucapan yang saat ini dilontarkan oleh para rekan separtainya tentang Pilkada 2017 hanya pendapat pribadi.

"Suara orang per orang ya silahkan saja. Bolehkan suara orang per orang," ujar Djarot.

Menurut Djarot, keputusan partainya tentang pasangan calon yang nantinya akan diusung di Pilkada DKI 2017 kemungkinan baru akan diambil usai Lebaran. Djarot mengatakan sebelum mengambil keputusan, para kader, baik di tingkat DPP maupun DPD DKI Jakarta akan melakukan rapat terlebih dulu.

Pada rapat itu, kata dia, para kader dipersilahkan mengemukakan pendapat. Djarot mengatakan, pendapat-pendapat dari para kader akan menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebelum mengambil keputusan.

"Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Semua bisa ditarik. Siapapun bisa sebelum ada keputusan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Ahok sendiri mengaku sempat bertemu dengan Megawati beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, ia menyebut Mega menyarankan agar ia tetap berpasangan dengan Djarot.

"Bu Mega enggak pernah maksa. Bu Mega cuma bilang, 'Kalian itu sudah baik berdua', gitu lho," kata dia di Balai Kota, Selasa kemarin.

Menanggapi pernyataan Megawati, Ahok mengaku menjawab bahwa saat ini ia sudah telanjur memutuskan maju melalui jalur independen.

"Saya bilang, 'ini kan sudah telanjur, Bu'," ujar Ahok.

PDI-P tercatat memiliki 28 kursi di DPRD DKI. Jumlah kursi minimal bagi parpol yang ingin mengusung pasangan calon adalah 22 kursi. Dengan demikian, PDI-P sebenarnya bisa mengusung sendiri pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

PDI-P saat ini tengah melakukan penjaringan calon gubernur. Ada 28 orang yang mendaftar. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah berujar jika Ahok ingin mendapatkan dukungan dari PDIP, maka ia harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan serta tahapan-tahapan lainnya seperti 28 orang lainnya.

Jika nanti jadi diusung, lanjut Basaria, Ahok harus menggandeng kader internal PDI-P sebagai wakilnya. Tidak hanya itu, Basaria menyarankan agar Ahok melakukan "tobat politik" lebih dulu.

Tobat politik yang dimaksudkannya adalah menyatakan akan maju melalui jalur partai politik. Namun sebelum hal itu terjadi, Basaria menyatakan PDI-P akan menunggu lebih dahulu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan tindak pidana dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Hal itu kami nilai sangat penting karena jangan sampai begitu diusulkan sebagai cagub, tiba-tiba KPK menetapkan status tersangka kepada Ahok," kata Basaria melalalui keterangan tertulisnya, Rabu.