LBH Jakarta: Bicara Calon Kapolri Juga Harus Bicarakan Reformasi Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta pembicaraan soal calon Kapolri tidak hanya sebatas politik. Topik pembicaraan harus pada reformasi di tubuh Polri. Pengacara publik LBH Jakarta, Bunga Siagian menilai, pembicaraan soal reformasi Polri perlu didengungkan.

"Jangan cuma ngomongin (calon) Kapolri politik semata. Ngomongin Kapolri, politik-politiknya aja. Kalau milih kapolrinya siapa, pastikan bahwa ada reformasi di dalamnya," kata Bunga di LBH Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Reformasi itu terdiri dari berbagai macam aspek. LBH Jakarta sendiri menyoroti perlunya reformasi pada aspek penyelidikan oleh kepolisian. Reformasi itu bertujuan agar tak ada kesalahan dalam penyelidikan dan berujung salah tangkap.

Calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Tito Karnavian, diharapkan melakukan reformasi tersebut.

"Enggak ada lagi bukti-bukti gaib dan skenario dibuat untuk memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah," kata Bunga. (Baca: Kepada Tito, Jokowi Titipkan Tugas Reformasi Polri)

Pesan ini disampaikan khusus kepada Tito agar tak ada lagi korban salah tangkap oleh polisi. LBH Jakarta sendiri tengah mendampingi dua korban salah tangkap, Andro dan Nurdin, untuk menuntut ganti rugi pada negara senilai Rp 1 miliar.

Andro dan Nurdin merupakan korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Dicky Maulana, pengamen di Cipulir pada 2013 silam. Setelah sempat dipenjara, keduanya akhirnya bebas di tingkat banding Pengadilan Tinggi.

Putusan bebas itu dikuatkan Mahkamah Agung pada tahun 2016 ini. Tito diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun.

Setelah melakukan kunjungan ke kediaman Tito, Komisi III akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada besok. Jika tak ada halangan, pukul 20.00 WIB pada hari yang sama, akan diambil keputusan apakah DPR menyetujui Tito sebagai Kapolri atau tidak.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan ditargetkan akan disampaikan pada sidang paripurna, Selasa (28/6/2016) pekan depan. (Baca: Tunjuk Tito Jadi Calon Kapolri, Jokowi Dinilai Tak Lagi Perhitungkan PDI-P )