Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya KPU DKI Membersihkan Data Pemilih Pilkada

Kompas.com - 07/09/2016, 08:54 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Terdapat selisih jumlah daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) Pilkada DKI Jakarta 2017 antara milik KPU DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta. Dalam rapat dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, ditemukan selisih DP4 yang cukup besar antara kedua instansi tersebut.

Data DP4 yang dimiliki KPU DKI Jakarta berjumlah 8.243.651 pemilih. Adapun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyebutkan wajib KTP berjumlah 7.389.470 pemilih per September 2016. Padahal, kedua data itu sama-sama bersumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, menjelaskan Ditjen Dukcapil Kemendagri menyerahkan DP4 ke KPU RI pada 15 Juli 2016 lalu. Pada penyerahan itu, DP4 DKI Jakarta berjumlah 7.439.149 pemilih.

"Oleh KPU pusat, dilakukan analisa kegandaan dan sinkronisasi antara DP4 dan DPT Pilpres," kata Sumarno di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Sinkronisasi itu menggunakan mesin yang mencocokkan beberapa elemen seperti nomor induk, nomor kartu keluarga, tempat dan tanggal lahir, status kawin. Hasil sinkronisasi itu, ada sekitar 6 juta pemilih dinyatakan sinkron antara DP4 dan DPT Pilpres. Sisanya 1,4 juta dinyatakan tidak sinkron.

Namun, kata Sumarno, KPU tidak langsung menyisihkan. KPU memasukan kembali data-data yang tidak sinkron, namun memiliki beberapa elemen sama. Fungsinya, agar tidak ada orang yang kehilangan hak pilih.

Setelah analisa itulah kemudian muncul 8,2 juta pemilih. Kendati demikian, jumlah itu dianggap belum pasti.

"Data 8,2 juta pemilih adalah data kotor dan harus dibersihkan dengan cara faktual di lapangan," kata Sumarno.

Maksud faktual di lapangan adalah terjun untuk pemutakhiran daftar pemilih. KPU DKI Jakarta akan terjun melakukan pencocokan dan penelitian dalam rangka pemutakhiran DPT Pilkada DKI Jakarta 2017.

Rencananya, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan terjun ke seluruh wilayah untuk lakukan coklit. Pemutakhiran itu bertujuan menghasilkan data pemilih yang berkualitas, akurat dan komprehensif. Pemutakhiran data akan dilakukan mulai 8 September 2016 hingga 7 Oktober 2016.

Kompas TV Ketua KPU DKI Minta Ahok Tunda Penggusuran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sisa Banjir Sabtu Sore, Sampah Masih Berserakan di Jalan Margonda Depok

Sisa Banjir Sabtu Sore, Sampah Masih Berserakan di Jalan Margonda Depok

Megapolitan
Warga Ajak 'Selfie' Polisi Berkuda dan Polisi Satwa di CFD

Warga Ajak "Selfie" Polisi Berkuda dan Polisi Satwa di CFD

Megapolitan
Sambut HUT Ke-542 Bogor, Ratusan Orang Ikut Lomba Lari Lintasi Sawah dan Gunung

Sambut HUT Ke-542 Bogor, Ratusan Orang Ikut Lomba Lari Lintasi Sawah dan Gunung

Megapolitan
Penyalur Jadi Tersangka karena Palsukan Usia ART yang Lompat dari Rumah Majikan di Tangerang

Penyalur Jadi Tersangka karena Palsukan Usia ART yang Lompat dari Rumah Majikan di Tangerang

Megapolitan
Antusiasme Warga Berbondong-bondong Padati Balai Kota Menyambut Helaran Hari Jadi Bogor Ke-542

Antusiasme Warga Berbondong-bondong Padati Balai Kota Menyambut Helaran Hari Jadi Bogor Ke-542

Megapolitan
Dishub Kota Bogor Lakukan Pengalihan Arus Lalin Saat Helaran Hari Jadi Bogor Ke-542 Hari Ini

Dishub Kota Bogor Lakukan Pengalihan Arus Lalin Saat Helaran Hari Jadi Bogor Ke-542 Hari Ini

Megapolitan
Mau Datang ke Helaran Hari Jadi Bogor Ke-542, Cek di Sini 8 Kantong Parkirnya

Mau Datang ke Helaran Hari Jadi Bogor Ke-542, Cek di Sini 8 Kantong Parkirnya

Megapolitan
Kuasa Hukum dan Keluarga Pegi Kecewa Tak Diundang Polisi ke Pra-rekonstruksi

Kuasa Hukum dan Keluarga Pegi Kecewa Tak Diundang Polisi ke Pra-rekonstruksi

Megapolitan
Kuasa Hukum Bantah Pegi Pakai Nama Samaran “Robi’ dan “Perong”

Kuasa Hukum Bantah Pegi Pakai Nama Samaran “Robi’ dan “Perong”

Megapolitan
Kaesang Pangarep dan Istrinya ke Tangerang, Nonton 'Baku Hantam Championship'

Kaesang Pangarep dan Istrinya ke Tangerang, Nonton "Baku Hantam Championship"

Megapolitan
Diisukan Bakal Dipindah ke Nusakambangan, Pegi Perong Tiap Malam Menangis

Diisukan Bakal Dipindah ke Nusakambangan, Pegi Perong Tiap Malam Menangis

Megapolitan
Juru Parkir Liar di JIS Bikin Resah Masyarakat, Polisi Siap Menindak

Juru Parkir Liar di JIS Bikin Resah Masyarakat, Polisi Siap Menindak

Megapolitan
Pegi Perong Bakal Ajukan Praperadilan Atas Penetapannya sebagai Tersangka di Kasus Vina Cirebon

Pegi Perong Bakal Ajukan Praperadilan Atas Penetapannya sebagai Tersangka di Kasus Vina Cirebon

Megapolitan
Viral Tukang Ayam Goreng di Jakbar Diperas dengan Modus Tukar Uang Receh, Polisi Cek TKP

Viral Tukang Ayam Goreng di Jakbar Diperas dengan Modus Tukar Uang Receh, Polisi Cek TKP

Megapolitan
Peremajaan IPA Buaran Berlangsung, Pelanggan Diimbau Tampung Air untuk Antisipasi

Peremajaan IPA Buaran Berlangsung, Pelanggan Diimbau Tampung Air untuk Antisipasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com