Apa Kabar Enam Bakal Calon Gubernur DKI Hasil Penjaringan PDI-P?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada April lalu, PDI Perjuangan membuka penjaringan bakal calon gubernur yang akan mereka usung pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Tak sedikit tokoh yang mendaftar pada penjaringan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

Ada 40 orang yang ketika itu mendaftarkan diri sebagai bakal cagub dengan harapan akan didukung PDI-P.

(Baca juga: Pendaftar Penjaringan Cagub DKI oleh PDI-P Tak Ada yang Ikut Sekolah Partai)

Dapat dikatakan, pendaftar pada penjaringan bakal cagub PDI-P ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pendaftar penjaringan partai politik lainnya.

Mereka yang mendaftar di antaranya adalah pakar tata negara, Yusril Ihza Mahendra; politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno; Marco Kusumawijaya; Irjen Pol Benny Mokalu; Hasnaeni Moein; hingga advokat Farhat Abbas.

Dari sejumlah pendaftar itu, ada 34 orang yang dinilai memenuhi persyaratan bakal calon gubernur PDI-P.

Dari 34 orang itu, hanya 27 pendaftar yang mengikuti psikotes serta fit and proper test. Setelah itu, DPP PDI-P yang menyeleksi puluhan nama tersebut.

Hasilnya, ada enam nama bakal calon gubernur hasil penjaringan yang dilaporkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

PDI-P tak pernah mengumumkan nama-nama yang lolos dalam penjaringan tersebut. Belakangan, nama-nama para pendaftar tak lagi terdengar.

PDI-P justru diwacanakan akan mengusung bakal calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang akan dipasangkan kembali dengan kader PDI-P, Djarot Saiful Hidayat.

Wacana ini semakin menguat setelah Ahok dan Djarot bertemu dengan Megawati di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2016) lalu.

(Baca juga: Partai Gerindra: Dukungan PDI-P Mengarah ke Ahok)

Lantas, bagaimana kabar enam nama bakal calon gubernur hasil penjaringan PDI-P?

Apakah partai berlambang banteng moncong putih tersebut masih memperhitungkan mereka?

Menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada para peserta penjaringan tersebut.

"Sebagian besar sudah kami berikan surat pemberitahuan. Hasil ini tidak akan kami umumkan ke masyarakat, karena apa pun ini kan menyangkut privacy masing-masing bakal calon gubernur," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, masih ada sebagian pendftar yang belum diberitahu. Hasto berjanji, dalam waktu dekat pihaknya segera mengirim surat kepada semua bakal calon gubernur penjaringan PDI-P.

Di sisi lain, Hasto menolak menjawab ketika wartawan bertanya apakah partainya masih mempertimbangkan enam nama bakal calon gubernur yang lolos penjaringan atau tidak.

"Cukup ya, Mbak. Makasih," kata Hasto singkat.

Bukan prioritas

Beberapa waktu lalu, Hasto mengatakan, ada tiga opsi bagi partainya untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Tiga opsi itu masih akan terus dibahas hingga akhirnya diputuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung.

"Opsi pertama adalah mendukung incumbent Pak Ahok dan Pak Djarot," kata Hasto.

(Baca juga: Hasto: Ahok dan Djarot Prioritas untuk PDI-P)

Sementara itu, mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari proses penjaringan merupakan opsi kedua.

Artinya, PDI-P lebih memprioritaskan mengusung petahana ketimbang mengusung tokoh hasil penjaringan.

Hasto juga menyampaikan, opsi ketiga yang mungkin ditempuh adalah memilih di luar opsi pertama dan kedua.

Nantinya, kata dia, bisa saja muncul skenario yang mengejutkan.

"Karena apapun Jakarta ini kan selalu muncul kejutan jelang batas-batas akhir (pendaftaran pasangan calon ke KPU DKI)," kata Hasto.

Di sisi lain, PDI-P tak akan terburu-buru mengumumkan sikap mereka pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sebab, menurut Hasto, mereka akan menuntaskan pemenangan pilkada di daerah lain terlebih dahulu.

(Baca juga: Disebut Akan Deklarasi Ahok-Djarot, Sekjen PDI-P Bilang Tunggu Tanggal Mainnya)

Di Jakarta, PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri atau tanpa berkoalis.

Sebab, jumlah kursi mereka di DPRD DKI Jakarta melebihi syarat minimal bagi partai untuk mengusung pasangan calonnya sendiri.

Adapun syarat bagi partai atau gabungan partai politik mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.