JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni secara tidak langsung menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal pembuatan aturan di Jakarta.
Menurut Sylvi, pemerintahan Ahok lebih banyak membuat peraturan gubernur (pergub) daripada peraturan daerah (perda). Padahal, tingkatan perda lebih tinggi daripada pergub.
"Kenapa hari ini lebih banyak pergub daripada perda-nya? (karena) Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif belum baik," kata Sylviana di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016).
Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta ini memaparkan, pemerintah daerah merupakan eksekutif bersama legislatif. Oleh karena itu, harus ada harmonisasi antara dua lembaga itu.
Ia mengatakan, bila ada kepentingan khusus dari salah satu pihak, maka harus diungkap ke publik. Tujuannya agar terlihat siapa yang bermasalah, eksekutif atau legislatif.
"Bukan kalau tidak sesuai, 'Oh jalan aja dengan pergub'. Masa begitu? Ini adalah keharmonisan antara legislatif dan eksekutif," tambah Sylvi. (Baca: Ahok: Tidak Ada Perda Lebih Bagus, Pergub Saja)
Bakal cawagub dari Agus Harimurti ini menambahkan, bila legislatif bermasalah, maka harus dibuka. Ia menyatakan kini tak perlu lagi takut. Pasalnya, semua sudah open data dan sistematis lewat informasi teknologi.
"Why, takut? Anggota dewan juga malu kalau mau macem-macem karena semua sudah on the track. Sekarang APBD kita (Pemprov DKI) terbuka sampai rekening terkecil," tegas Sylvi.