Sylviana Murni Mulai Kritik Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, mulai mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sylvi menyoroti sejumlah masalah, mulai dari kebijakan Ahok, -demikian dia biasa disapa, menggunakan peraturan gubernur (pergub), pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), hingga Jakarta Smart City.

Terkait kebijakan Ahok yang lebih sering menggunakan pergub, Sylvi menilai hal itu sebagai cerminan adanya masalah tak terselesaikan.

Masalah itu terjadi antara Ahok sebagai eksekutif dan anggota DPRD DK Jakarta sebagai legislatif.

Menurut dia, hubungan keduanya tak harmonis.

Namun, ia menyayangkan sikap Ahok yang akhirnya memutuskan untuk memilih pergub saat hubungan tersebut tak harmonis.

Sebab, tingkatan pergub masih di bawah peraturan daerah (perda).

"Bukan kalau tidak sesuai, oh jalan aja dengan pergub. Masa begitu? Ini adalah keharmonisan antara legislatif dan eksekutif," tambah Sylvi.

Bakal cawagub dari Agus Yudhoyono ini menambahkan, bila legislatif bermasalah, maka kondisi itu harus dibuka.

Ia menyatakan. keterbukaan bukan hal yang harus ditakutkan. Sebab, semua sudah "open data" dan tersistematis lewat informasi teknologi.

"Why (kenapa), takut? Anggota dewan juga malu kalau mau macem-macem karena semua sudah on the track (sesuai aturan). Sekarang APBD kita (Pemprov DKI) terbuka sampai rekening terkecil," kata Sylvi.

Pemaparan Sylvi ini diungkapkan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016) kemarin.

Selain penggunaan pergub, Sylvi juga menyoroti pembangunan RPTRA.

Menurut dia, RPTRA saat ini hanya program yang berganti nama.

Sebelum ada RPTRA, Pemprov DKI Jakarta memiliki program pembangunan Taman Interaktif.