Jalan Panjang Pembebasan Lahan untuk Proyek MRT...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Senin (8/11/2016) di ruang pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, seorang pria paruh baya tampak berusaha mengambil mikrofon dari orang lain yang baru selesai bicara.

Dengan suara bergetar, pria yang dipanggil sebagai 'pemilik bidang di Lebak Bulus dengan nomor 5055' itu menceritakan pengalamannya melepaskan lahan yang ia miliki demi pembangunan proyek mass rapid transit (MRT).

"Kita rela membantu pemerintah, tetapi jangan seperti ini, pedih," kata pria itu.

Ia bercerita, sepetak lahan dengan luas 69 meter persegi itu diserahkannya kepada pemerintah pada 2014.

Saat itu, pria yang mengaku sebagai pensiunan PT Pos Indonesia itu memberikan lahannya tanpa pikir panjang soal ganti rugi.

Pria itu berbekal keyakinan bahwa proyek MRT ini merupakan proyek kebanggan Jakarta dan pembangunannya dilakukan demi kepentingan umum.

"Anak saya sampai maki-maki saya, dibilang saya bodoh karena tanah yang kami punya diberikan begitu saja, tetapi enggak pernah ada pembayaran sampai sekarang," kata dia. 

Ia pun kini dililit utang karena setelah kehilangan rumahnya di Lebak Bulus, ia harus meminjam uang untuk membeli rumah baru di Depok.

Dalam rapat itu, mikrofon digilir dari tangan satu ke tangan lainnya. Pemilik bidang berikutnya menceritakan kisah berbeda, tetapi punya benang merah yang sama dengan cerita pemilik bidang lain.

Tak kunjung selesai

Pembebasan lahan untuk proyek MRT ini seolah tak kunjuk selesai. Pembebasan lahan ini sudah diupayakan sejak kurang lebih tujuh tahun lalu.

Selama itu, gubernur, direksi PT MRT, wali kota, kepala dinas, sudah berganti.

Namun, proyek pembangunan MRT pertama di Indonesia yang membentang dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus itu selalu molor dari target.

(Baca juga: Warga Mengeluh Pengukuran dan Pembayaran Lahan MRT Tidak Transparan)

Awalnya, proyek ini ditargetkan rampung pada 2017, tetapi kemudian target dimundurkan menjadi pada 2018, atau saat perhelatan Asian Games dimulai.

Namun belakangan, target itu kembali dimundurkan. MRT diperkirakan baru bisa beroperasi pada 2019.

Salah satu kendala dalam proyek MRT ini adalah pembebasan lahan.

Alen Saputra yang ditempatkan sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta pada Agustus lalu diharapkan dapat mengebut pembebasan sisa 132 bidang dari Jalan RS Fatmawati hingga Lebak Bulus.

Dengan sisa waktu yang tak banyak hingga Desember 2016, Alen harus memulai proses pembebasan lahan dari awal.

"Kita akan turun lagi untuk pengukuran, kali ini kita jadwalkan dengan mengundang pemilik bidang untuk menyaksikan, kita data, verifikasi, setelah pemilik bidang sepakat dengan luas dan isi pengukuran, baru kita serahkan ke akuntan untuk appraisal, warga yang sepakat nilai appraisal langsung diurus untuk transfer ganti ruginya, yang tidak, kami konsinyasi," kata Alen.

(Baca juga: Saat Dana Operasional Jadi Kendala Pengukuran Lahan untuk Proyek MRT...)

Pembebasan lahan ini sudah dianggarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Dinas Bina Marga melalui APBD 2016 dan APBD Perubahan, memegang Rp 250 miliar untuk membebaskan 102 bidang.

Anggaran ini ditambah Rp 475 miliar dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2015 yang baru terpakai Rp 125 miliar.

Sementara itu, Dishubtrans siap membayarkan Rp 30 miliar untuk 30 lahan yang rencananya dibebaskan dengan sistem pinjam pakai setelah APBD Perubahan 2016 cair.

Pemilik bidang yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan masalah pembebasan lahan dari tahun ke tahun selalu berbeda.

Ada yang mengeluhkan pengukuran yang tidak tepat, ada yang sudah sepakat tetapi uangnya tak dibayar penuh, ada perusahaan yang membutuhkan surat keputusan yang akuntabel, dan berbagai permasalahan lainnya.

Kendati demikian, warga mengapresiasi jajaran pejabat tahun ini yang bekerja lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya.

Dalam rapat dengan BPN Jaksel, Senin, pemilik bidang mengingatkan para pejabat agar jangan terjebak pada masalah yang sama.

Ahok duga ada "permainan"

Sebelum cuti dari jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengumpulkan para pemilik bidang pada Oktober lalu.

Hal ini dilakukannya setelah ia meninjau proyek MRT dan LRT bersama Presiden Joko Widodo.

Ahok tak berbohong ketika mengatakan semua warga sudah bersedia menjual lahannya. Sebab, anggaran sudah tersedia. Ia menduga pembebasan lahan terhambat karena ada oknum pejabat yang "bermain".

Sementara itu, Alen mengatakan, jika ada "permainan", hal itu tidak datang dari instansinya.

Alen juga menanggapi keluhan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi yang sebelumnya menyebut BPN membuat lama proses pembebasan lahan karena meminta legal opinion.

Kata Alen, hal itu dilakukannya untuk menghindari pembayaran ganti rugi yang ditakutkan sudah dibayar sebelumnya.

Ia kini tengah menunggu uang operasional turun untuk melakukan pengukuran bidang.

"Uang operasionalnya belum cair, kasian orang kerja rodi, sudah enggak zamannya. Itu namanya saya zalim kalau menyuruh orang (pegawai BPN), itu kenapa saya tidak mau maksa teman-teman," kata Alen.

Lantas, akankah pembebasan lahan ini rampung sesuai target pada Desember 2016?