Menyorot Keberadaan Anak-anak Saat Kampanye Cagub-Cawagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam setiap kampanye tiga pasangan cagub-cawagub yang bersaing pada Pilkada DKI 2017, sering terlihat anak-anak berada di lokasi kampanye. Keterlibatan anak-anak ini kini tengah menjadi sorotan Panwaslu.

Kampanye calon wakil gubernur DKI nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat, salah satunya. Kampanye yang melibatkan anak yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Kejadian itu membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat berencana memanggil Djarot untuk meminta penjelasan.

"Surat sudah dilayangkan ke Pak Djarot. Dipanggil untuk besok (hari ini) jam 15.30. Pemanggilan ini terkait pelibatan anak dalam kampanye," kata Puadi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/12/2016).

Saat dikonfirmasi, Djarot mengaku sulit mencegah anak-anak untuk menghadiri kampanyenya. Sebab, anak-anak selalu ada di tiap wilayah yang ia kunjungi.

Begitu juga saat kampanye calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Rumah Lembang. Saat pertama kali dibuka, banyak orangtua yang membawa serta anaknya. Namun, tim pendukung Ahok meminta agar orangtua tak lagi mengajak anak-anaknya ke lokasi kampanye.

Kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pilih satu, Sylviana Murni, di sebuah majelis taklim di Jalan Dukuh Barat, RT 01 RW 08 Kelurahan Legoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (30/11/2016), juga dihadiri anak-anak.

Sylvi langsung menyadari saat dia memulai sambutan. Dia langsung meminta pengertian dari panwaslu yang hadir di acara tersebut.

Seusai acara, Sylvi ditanya mengenai kehadiran anak-anak tersebut. Dia menegaskan, bahwa anak-anak itu ada karena memang tempat tersebut adalah rumah bagi para santri.

"Ya terpaksa, nanti saya bilang, tolong nanti panwas ini anak-anak ini memang di rumah sini, santri di sini. Kecuali kalau memang saya sengaja bawa anak-anak, nah itu boleh (dibilang melanggar)," ujar Sylvi.

Pasangan cagub-cawagub, Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga tak luput dari teguran Panswaslu. Petugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Jelambar, sempat menegur sejumlah tim kampanye Sandiaga Uno karena melihat beberapa anak kecil yang menggunakan kaus kampanye Sandiaga dan Anies Baswedan, Selasa (29/11/2016).

"Lebih baik kan kami mencegah. Tadi anak kecil pakai atribut, kami hubungi panitianya, dan mereka memahami," ujar Petugas Panwas Kelurahan Jelambar Edi kepada Kompas.com di lokasi.

Saat mengikuti deklarasi kampanye damai di Monumen Nasional (Monas), calon gubernur DKI Anies Baswedan membawa serta dua anaknya, Mutiara Baswedan dan putra bungusnya Ismail Hakim Baswedan, Sabtu (29/10/2016).

Anies mengaku mengajak kedua anaknya lantaran agenda tersebut tidak termasuk kampanye. Anies menilai, deklarasi kampanye damai yang dilakukan saat ini merupakan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setiap pasangan calon bebas membawa siapapun ketika acara tersebut diadakan oleh KPU.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, Bawaslu masih kesulitan membuktikan keterlibatan anak-anak saat kampanye yang dilakukan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI.

Kesulitan tersebut karena pasangan calon melakukan dialog dengan warga dengan "blusukan" ke permukiman warga. Dipastikan, sulit menghindari anak-anak ketika ketika kampanye berlangsung.

Mimah menambahkan, bisa saja anak-anak tersebut datang mendadak karena melihat kedatangan paslon. Untuk itu, Bawaslu akan bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengawasi kegiatan kampanye yang sering melibatkan anak-anak.

"Mau membuktikan agak sulit, kadang kegiatan yang mereka (paslon) lakukan dialog yang sifatnya blusukan. Kan kami harus membuktikan apakah anak-anak itu sengaja dilibatkan atau lagi jalan sama orangtuanya dan enggak sengaja melewati perjalanan kampanye," ujar Mimah, Kamis (10/11/2016).

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, juga prihatin dengan kasus kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang melibatkan anak-anak. Arist menyatakan, untuk hal yang tidak di sengaja pun, misalnya karena anak-anak hadir dalam lokasi kampanye yang dekat rumah, penyelenggara kampanye harusnya bisa mengantisipasi.

Penyelenggara kampanye, menurut dia, bertanggung jawab untuk mengikuti aturan, apalagi Jika ada anak-anak yang memakai atribut kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurutnya juga mesti tegas terhadap penyelenggara kampanye.

"Si penyelenggara harus ditegur Bawaslu," ujar Arist, di kantor Komnas PA, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (6/12/2016).

Jika terbukti dengan sengaja melibatkan anak-anak saat kampanye, pasangan calon bisa dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.