Ini Data BPS soal Warga Miskin yang Disebut Agus Jumlahnya Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan tidak akan membangun Jakarta dengan menggusur apabila dia terpilih pada Pilkada DKI 2017. Sebab, menurut Agus, penggusuran akan meningkatkan kemiskinan.

Agus menyampaikan hal tersebut dalam debat pertama cagub cawagub pada Jumat (13/1/2017).

"Dengan tegas, saya mengatakan kami akan membangun, menata Jakarta tanpa menggusur. Mengapa? Terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan, urban poverty meningkat secara tajam, mereka kehilangan segalanya, they lost everything," ujar Agus.

Selain kehilangan tempat tinggal, Agus menyebut warga yang digusur juga kehilangan mata pencaharian mereka. Namun, Agus tidak menyebutkan data terkait peningkatan kemiskinan tersebut. Apakah Agus benar?

Apabila diurutkan berdasarkan waktu, pada periode 2012-2017, penggusuran pertama kali dilakukan pada 2013.

Saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI membongkar bangunan-bangunan di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (22/8/2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di laman www.bps.go.id, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2013 sebanyak 354.190 jiwa (3,55 persen). Jumlah tersebut meningkat menjadi 375.700 pada September 2013 (3,72 persen).

Kemudian, penduduk miskin di Jakarta kembali meningkat menjadi 393.980 orang (3,92 persen) pada Maret 2014 dan 412.790 (4,09 persen) pada September 2014.

Pada 2015, jumlah penduduk miskin di Jakarta berturut-turut menurun, yakni menjadi 398.920 orang (3,93 persen) pada Maret 2015 dan 368.670 orang (3,61 persen) pada September 2015.

Data teranyar yang dirilis BPS pada 3 Januari 2017, jumlah penduduk miskin di Jakarta sebanyak 384.300 jiwa pada Maret 2016 dan 385.840 jiwa pada September 2016.

Meskipun jumlah penduduk miskin meningkat dari Maret 2016 ke September 2016, tetapi persentasenya sama, yakni 3,75 persen dari total penduduk Jakarta. Jumlah penduduk miskin pada 2016 meningkat dibandingkan satu tahun sebelumnya.

BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM), seperti kebutuhan minimum untuk rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Penduduk miskin didasarkan pada penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.