Sumarsono Ingin Revisi UU Kekhususan DKI Jakarta, Ini Kata Ahok

Kompas.com - 16/01/2017, 21:53 WIB
Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama mengecek kondisi kali mati di Pondok Bambu, Senin (16/1/2017). Jessi CarinaCagub DKI Basuki Tjahaja Purnama mengecek kondisi kali mati di Pondok Bambu, Senin (16/1/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari rencana Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI.

Menurut Basuki, hal yang sama pernah dicoba mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

"Kan sudah UU khusus DKI sudah ada pernah diajukan Bang Yos waktu itu. Saya bilang enggak benar harusnya bukan kekuasaan tapi tanggung jawab," ujar Basuki atau Ahok di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

(Baca: Dalam Pertemuan dengan Sri Sultan HB X, Sumarsono Bahas soal Daerah Khusus)

Ahok mengatakan selama ini hubungan Pemprov DKI dengan pemerintah pusat soal tanah juga sudah baik. Jika ada urusan jalan atau jembatan yang tumpang tindih, kata Ahok, Pemprov DKI dan pemerintah pusat masih bisa berkomunikasi untuk mencari jalan keluar.

"Semua kan bisa dikomunikasikan kan cuma kesan seolah-olah saya sama pusat gak baik," ujar Ahok.

Sebelumnya, Sumarsono membahas masalah ini dalam pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. Dari pertemuan itu, terdapat poin yang bisa dirangkum guna pengajuan revisi Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI, yakni kebudayaan, tata ruang, serta pertanahan.

Sumarsono menyebut kedatangannya juga untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur kekhususan daerahnya.

"Untuk itu (ketiga poin), Jakarta tidak cukup clear sehingga ada overlapping kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini-lah kami belajar dari Yogyakarta," ujar Sumarsono.

Dalam pertemuan itu juga Sumarsono dan Sri Sultan membicarakan mengenai integrasi atau tema paket wisata yang bisa menghubungkan antara Yogyakarta, Jakarta, hingga Bali.

Integrasi yang dimaksud ialah tema yang sama dalam wisata sejarah di kota-kota tersebut. Namun, ide itu belum dibahas secara teknis.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Oktober di Tangsel: Bertambah 25 Kasus Positif, 160 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 21 Oktober di Tangsel: Bertambah 25 Kasus Positif, 160 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Upaya Bioskop Bangkit Lagi meski Dibatasi Aturan-aturan Menonton Saat Pandemi

Upaya Bioskop Bangkit Lagi meski Dibatasi Aturan-aturan Menonton Saat Pandemi

Megapolitan
Pemprov DKI Kejar Target Tingkatkan Tes Covid-19 hingga 10.000 Orang Per Hari

Pemprov DKI Kejar Target Tingkatkan Tes Covid-19 hingga 10.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Waspada Begal yang Mulai Mengincar Pesepeda di Jalan-jalan Protokol Jakarta...

Waspada Begal yang Mulai Mengincar Pesepeda di Jalan-jalan Protokol Jakarta...

Megapolitan
Bawaslu Catat Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok, Ini Kata Tim Pradi-Afifah

Bawaslu Catat Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok, Ini Kata Tim Pradi-Afifah

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Sempat Melonjak, Wali Kota Airin: Itu Kasus Lama yang Baru Ter-input

Kasus Covid-19 di Tangsel Sempat Melonjak, Wali Kota Airin: Itu Kasus Lama yang Baru Ter-input

Megapolitan
10 Hari PSBB Transisi, Bagaimana Perbandingannya dengan Kasus Covid-19 Saat PSBB Ketat?

10 Hari PSBB Transisi, Bagaimana Perbandingannya dengan Kasus Covid-19 Saat PSBB Ketat?

Megapolitan
Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pasien Positif Covid-19 Loncat dari Ambulans dan Berbaur dengan Demonstran | UMP DKI Jakarta 2021 Kemungkinan Tak Naik

[POPULER JABODETABEK] Pasien Positif Covid-19 Loncat dari Ambulans dan Berbaur dengan Demonstran | UMP DKI Jakarta 2021 Kemungkinan Tak Naik

Megapolitan
Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Megapolitan
Universitas Indonesia Lantik 3 Wakil Rektor Baru Kemarin

Universitas Indonesia Lantik 3 Wakil Rektor Baru Kemarin

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Soroti Ketersediaan Film yang Diputar

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Soroti Ketersediaan Film yang Diputar

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 21 Oktober: Depok Catat Total 6.456 Kasus sejak Maret

[UPDATE] Grafik Covid-19 21 Oktober: Depok Catat Total 6.456 Kasus sejak Maret

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Nanti Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Nanti Siang

Megapolitan
APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X