JAKARTA, KOMPAS.com – Program bantuan dana pemberdayaan komunitas sebesar Rp 1 milliar per rukun warga (RW) yang diusung pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menuai pro dan kontra di masyarakat.
Pendapat pro dan kontra juga diungkapkan sejumlah ketua RW di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai calon penerima dana Rp 1 miliar jika Agus-Sylvi terpilih.
Ketua RW 06 Kosasi menjadi salah satu ketua RW yang mendukung dan mengapresiasi program Rp 1 milliar tersebut. Pria berusia 60 tahun ini merasa anggaran itu akan memiliki banyak manfaat.
Meski begitu, dia khawatir program tersebut dapat disalahkangunakan. Jika diterapkan pun, Kosasi menilai harus melalui pengawasan yang ketat.
"Sekarang kalau namanya tukang pacul atau jenderal kalau punya kesempatan untuk mengambil uang lebih atau korupsi, ya siapa sih yang tidak mau," kata Kosasi sambil tertawa, saat ditemui Kompas.com, Selasa (17/01/2017).
Dia lalu mencontohkan penggunaan dana operasional RW yang diterima setiap tiga bulan sekali. Besarannya mencapai Rp 1,2 juta per bulan yang kalau diakumulasikan tiga bulan menjadi Rp 3,6 juta.
"Jangankan uang Rp 1 milliar, uang operasional RW saja, apa benar uang itu sudah digunakan sesuai dengan ketetapan gubernur," ujar Kosasi.
Pemikiran serupa juga diungkap Gunawan(70). Pria yang menjabat sebagai Ketua RW 10 di perumahan Green Garden, Kedoya Utara mengatakan, program Rp 1 milliar per RW berbahaya.
"Namanya kampanye. Tapi Itu uangnya rakyat, kalau tidak ada kontrol ketat bisa lari ke mana-mana," ujar Gunawan.
Lagipula, menurut Gunawan, dana untuk kebutuhan RW sudah terakomodasi melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan).
Forum yang berlangsung satu tahun sekali ini adalah wadah berkumpulnya semua RW di DKI Jakarta. Mereka akan berembuk untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan langkah penyelesaian masalah di setiap RW.
"Kalau hasil dari Musrenbang itu dikontrol langsung oleh kelurahan, jadi saya setuju. Kalau program Rp 1 milliarnya Agus-Sylvi saya tidak setuju," tutur Gunawan.
Lain cerita dengan Ketua RW 04 Sofwan Lutfie (49). Pria yang sudah menjadi RW selama 12 tahun ini menyambut positif program cagub-cawagub DKI nomor urut satu itu.
Menurut dia, bila gagasan itu sesuai dengan pagu atau plafon APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI Jakarta dan diawasi dengan baik, maka tidak perlu dicemaskan lagi.
"Salah satu contoh kota Bandung. Dengan anggaran APBD yang lebih kecil saja bisa melaksanakannya dan hasilnya peningkatan di kota tersebut sekarang sangat signifikan," ucap Sofwan.
Sofwan Lutfie(49), Ketua RW 04, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat"Jadi setiap RT mengusulkan ke RW, kemudian RW mengusulkan ke kelurahan dan seterusnya sampai ketuk palu. Rata-rata apa yang dibutuhkan dan usulkan RW ternyata tidak sesuai,” kata Sofwan.
Soal ketakutan terjadi penyelewengan penggunaan dana, Sofwan berpendapat kalau hal itu bisa dihindari karena sekarang Pemprov DKI telah menggunakan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting.
"Dengan e-budgeting semua tidak bisa sembarangan," tutur Sofwan.
Dukungan terhadap program Agus juga datang dari Amdani (55) yang merupakan Ketua RW 08 di kelurahan Kedoya Utara. Menurut dia, dengan dana langsung ke RW maka kebutuhan dan permasalahan warga langsung cepat ditangani.
"RW lebih tahu mana jalan yang rusak atau saluran air yang mampet. Jadi cakupan lebih dekat, keluhan RT bisa langsung tertangani. Sementara kalau per kelurahan atau kecamatan terlalu banyak yang diurus," kata Amdani.
Dia pun berharap, agar program RP 1 milliar per RW itu tidak hanya diwujudkan pada saat Agus-Sylvi menang.
Amdani berharap, siapa pun cagub dan cawagub DKI yang berhasil memenangkan pertarungan bisa mewujudkan program tersebut.
Agus Yudhoyono mengungkapkan program Rp 1 miliar per RW saat melakukan pidato politik di GOR Jakarta Utara, 13 November 2016.
Menurut Agus, anggaran itu untuk memberikan perhatian dan memberdayakan komunitas. Program ini berdasarkan banyaknya keluhan para komunitas kepada Agus saat di lapangan.
Mereka mengeluhkan kurang mendapatkan perhatian dan pemberdayaan. Padahal, kata dia, komunitas warga merupakan garda terdepan yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya.
Anggaran itu untuk menjadikan komunitas tersebut sebagai basis pembanguan Jakarta. (Baca: Agus Jadi Gubernur DKI, Tiap RW Dapat Rp 1 Miliar Per Tahun)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
