PHL yang Terlibat Pungli Tak Akan Diperpanjang Kontraknya

Kompas.com - 25/01/2017, 12:54 WIB
PHL dari Kecamatan Jatinegara mendatangi Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait tidak diperpanjangngnya kontrak mereka, Kamis (19/1/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaPHL dari Kecamatan Jatinegara mendatangi Balai Kota untuk mengadu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono terkait tidak diperpanjangngnya kontrak mereka, Kamis (19/1/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan memberi sanksi bagi pekerja harian lepas (PHL) yang memberi uang kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasaran Lingkungan Hidup di Kelurahan Pondok Labu.

Uang yang diberikan para PHL adalah untuk memuluskan proses perpanjangan kontrak. Sanksi yang diberikan, kata Sumarsono dengan tak lagi memperpanjang kontrak mereka pada rekrutmen selanjutnya.

"Kalau itu dilakukan (memberi uang), ya diberi sanksi . Ya nggak dilanjutkan kontraknya setelah Maret ya, sanksinya untuk kedua belah pihak yang memberi dan diberi," ujar Sumarsono, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).

(Baca: Terbongkarnya Pungli dalam Perekrutan PHL)

Sumarsono menjelaskan, sanksi yang diberikan tersebut merupakan sanksi tunda. Soni beralasan, kontrak para PHL itu tak diputus saat ini karena mereka telah terikat kontrak dan bekerja untuk menafkahi keluarga.

"Sekarang nggak apa-apalah (bekerja), biarkan saja lah, karena mereka juga manusia. Pemecatan tidak perlu pada saatnya, hukuman juga bisa hukuman tunda, selesai kontrak baru diberhentikan itu bisa dilakukan tergantung nilai-nilai yang dikembangkan oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," ujar Sumarsono.

"Kenapa orang bayar, pingin sekali kerja lalu kumpul-kumpul satu orang berinisiatif lalu terkumpullah. Yang paling salah adalah petugasnya (oknum di kelurahan)," ucap Sumarsono.

Tim pencari fakta yang terdiri dari Biro Tata Pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Inspektorat DKI Jakarta mendapati oknum kasi di Kelurahan Pondok Labu berinsial MS terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap lima PHL dengan iming-iming perpanjangan kontrak. Pungutan yang diminta sebesar Rp 400.000 untuk satu orang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Megapolitan
Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Megapolitan
Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertahuran Koalisi PKS dengan Gerindra

Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertahuran Koalisi PKS dengan Gerindra

Megapolitan
Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Megapolitan
Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Megapolitan
Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Megapolitan
Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Megapolitan
MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

Megapolitan
Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Megapolitan
Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Megapolitan
Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Megapolitan
Korban Ledakan akibat Gas Bocor Lari Minta Tolong dalam Kondisi Penuh Luka Bakar

Korban Ledakan akibat Gas Bocor Lari Minta Tolong dalam Kondisi Penuh Luka Bakar

Megapolitan
PKS Umumkan 3 Bakal Calon Wali Kota Depok, Mengapa Tak Ada Petahana M Idris?

PKS Umumkan 3 Bakal Calon Wali Kota Depok, Mengapa Tak Ada Petahana M Idris?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X