Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bestari: Partai yang Fraksinya Boikot Rapat di DPRD DKI Akan "Dihukum" Masyarakat

Kompas.com - 22/02/2017, 14:59 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Balegda DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, masyarakat akan menilai aksi boikot rapat yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD DKI.

Dia menilai warga Jakarta akan memberi pandangan negatif terhadap sikap tersebut.

"Itu biar masyarakat menilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif menjalankan amanat pekerjaan, biar partainya yang dihukum masyarakat ketika pileg ke depan, prisnispnya begitu saja," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (22/2/2017).

(Baca juga: Bestari: Boikot Sejumlah Anggota Dewan Boleh Diabaikan)

Bestari juga mengatakan, aksi boikot tersebut tidak bisa mengatasnamakan lembaga DPRD DKI secara keseluruhan.

Sebab, tidak ada landasan hukum bagi DPRD DKI untuk melakukan hal itu. Maka, kata dia, anggota DPRD DKI bebas untuk tidak bergabung dengan aksi boikot itu.

"Jadi karena tidak ada landasan hukum untuk memboikot, saya pastikan roda pemerintahan ini tetap bisa berlangsung," ujar Bestari.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta empat fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak melakukan boikot terhadap rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

(Baca juga: Djarot Minta DPRD Tak Lakukan Boikot demi Kepentingan Pilkada)

Djarot menduga, boikot yang dilakukan empat fraksi terhadap kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta memiliki tujuan politik dan berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"Artinya jangan semua dikaitkan dengan pilkada, tetapi kepentingan itu jauh lebih besar, yaitu bagaimana tentang fungsi DPRD sebagai wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu fungsi DPRD," kata Djarot.

Kompas TV DPRD DKI juga mempermasalahkan aktifnya Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur Jakarta. Sebanyak empat fraksi sepakat untuk tidak mengikuti rapat dalam pembahasan program kerja bermasa Pemprov Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Megapolitan
Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Megapolitan
Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Megapolitan
Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Megapolitan
Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Megapolitan
Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Megapolitan
Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Megapolitan
Teganya 'Wedding Organizer' Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Teganya "Wedding Organizer" Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Megapolitan
Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

Megapolitan
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com