Ahok Santai Sikapi Aksi Boikot DPRD

Kompas.com - 20/02/2017, 10:13 WIB

Jessi Carina

Penulis

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Balai Kota, Senin (13/2/2017). Kedatangan Ahok sudah ditunggu warga yang telah memadati pendopo Balai Kota sejak pagi tadi.(Kompas.com/David Oliver Purba)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak banyak berkomentar terkait boikot yang dilakukan oleh DPRD. Dia hanya tertawa kecil dan meminta awak media bertanya langsung kepada anggota fraksi DPRD DKI yang melakukan boikot.

"Kamu ngomong sama DPRD saja he-he, santai sajalah," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/2/201).

Di waktu terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyayangkan boikot yang dilakukan DPRD DKI.

"DPRD katanya melakukan boikot, itu kan lucu," ujar Djarot.

Djarot mengatakan, anggota DPRD DKI boleh saja memiliki pandangan yang berbeda terkait status Ahok yang aktif kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, sebaiknya mereka tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dengan melakukan boikot.

"Jangan dong, enggak boleh dong, enggak setuju boleh, tetapi jangan mengorbankan kepentingan rakyat," ujar Djarot.

Aksi boikot dilakukan empat fraksi di DPRD DKI, yakni Fraksi PKS, Gerindra, PPP dan PKB , dengan menolak rapat bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. Aksi itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama kepada Kementerian Dalam Negeri.

Mereka mempertanyakan Basuki atau Ahok yang diperbolehkan aktif kembali sebagai gubernur padahal statusnya saat ini adalah terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Empat fraksi itu berencana melakukan boikot hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI.

(Baca: DPRD Akan Boikot Rapat hingga Kemendagri Putuskan Status Ahok)

Kompas TV Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Senin (13/2) pagi kembali berkantor di Balai Kota. Sebelum mengikuti sidang kasus dugaan penodaan agama, Ahok menyempatkan diri menemui warga Jakarta yang biasanya menyampaikan sejumlah laporan. Ahok juga sempat berfoto bersama dengan warga. Namun, kembalinya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah berakhirnya cuti kampanye pilkada dipersoalkan karena status Ahok sebagai terdakwa. Dalam perbincangan program Kompas Petang, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Ahok seharusnya nonaktif. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpandangan berbeda. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyatakan status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama tak serta merta menjadi dasar penonaktifan. Pro kontra yang muncul soal Ahok harus dinonaktifkan atau tidak tak terlepas adanya perbedaan tafsir dari undang-undang nomor 23 tentang kepala daerah. Pasal 83 undang undang ini menyebut, kepala daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, mengancam keamanan negara atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun diberhentikan sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.