Ketua KPU DKI Dapati Petugas KPPS yang Arogan dan Tak Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, masih ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak profesional saat bertugas di TPS pada hari pencoblosan.

Sumarno mengatakan hal itu ketika dikritik oleh anggota Komisi A DPRD DKI soal kualitas petugas KPPS. Sumarno pun menceritakan pengalamannya berhadapan langsung dengan petugas KPPS yang tidak profesional.

"Bahwa ada KPPS yang arogan itu memang ada. Bahkan saya ketemu sendiri," kata Sumarno dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/3/2017).

Sumarno mengatakan, saat itu dia sedang meninjau pencoblosan di salah satu TPS. Ada warga yang dilarang menggunakan hak suaranya karena tidak membawa C6. Namun nama warga terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Warga tersebut disuruh pulang oleh petugas KPPS tersebut. Lantas, Sumarno menegur petugas tersebut dan menyampaikan bahwa warga itu boleh memilih.

"Tetapi kata dia, 'maaf tidak bisa, saya hanya menjalankan tugas'," ujar Sumarno.

Petugas KPPS itu tetap berkeras meski akhirnya tahu bahwa yang menegurnya adalah ketua KPU DKI.

Ada pula cerita mengenai kesalahan kolektif yang dilakukan petugas KPPS, saksi, hingga pengawas TPS. Hal itu terjadi di Utan Panjang dan Kalibata. Akibat ketidaktahuan mereka, warga bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan C6 milik orang lain.

"Satu lagi ada yang bawa C6 anaknya di Kanada. Dia tanya boleh tidak mewakili anak saya di Kanada? Saksi membolehkan, pengawas TPS membolehkan, KPPS membolehkan," ujar Sumarno.

"Padahal tidak boleh. Akhirnya Bawaslu merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang," kata Sumarno.

Sumarno mengatakan, jumlah petugas KPPS yang tidak profesional seperti itu tidak banyak. Dia mengatakan mereka sudah langsung diganti dengan orang lain dan tidak lagi menjadi petugas KPPS.

Untuk mencegah hal itu terjadi lagi, kata Sumarno, petugas KPPS akan diberi pelatihan berupa simulasi. Simulasi tersebut baru bisa dilakukan setelah penetapan petugas KPPS putaran kedua.

"Ya latihannya jangan hanya dengar ceramah. Tapi langsung, bagamana isi formulirnya, lalu kalau ada kasus seperti ini bagaimana mengatasinya," kata Sumarno.