Kompas.com - 23/03/2017, 12:32 WIB
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keberadaan taksi berbasis aplikasi atau online selama ini baru menjawab prinsip aksesbilitas transportasi karena konsumen lebih mudah mendapatkannya daripada taksi konvensional.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyayangkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 tentang penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek belum memuat aturan mengenai perlindungan konsumen.

"Sedangkan aspek yang lain, taksi online belum mampu menjawab kebutuhan dan perlindungan pada konsumen yang sebenarnya. Misalnya, belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas, baik untuk armada dan sopirnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, melalui keterangan tertulis, Kamis (23/3/2017).

(baca: Grab Sebut Revisi Aturan Taksi "Online" Berpotensi Rugikan Indonesia)

Tulus menilai tarif yang diberlakukan taksi online juga tidak selalu murah, bahkan lebih mahal dari taksi konvensional saat jam sibuk dan kondisi hujan. Bila ditinjau dari aspek pemberlakuan tarif batas atas dan bawah, taksi konvensional sudah menerapkannya.

"Justru yang harus disorot adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap implementasi tarif batas atas dan batas bawah tersebut. Aparat penegak hukum akan kesulitan melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran," ujar Tulus.

Sementara itu, dari segi jaminan perlindungan terhadap konsumen, YLKI menilai taksi online belum memberikan jaminan perlindungan data pribadi konsumen, misalnya membagikan data konsumen ke mitra bisnis untuk obyek promosi.

“Bahwa keberadaan taksi online tidak mungkin dilarang, tapi juga tidak mungkin dibiarkan beroperasi tanpa adanya regulasi," ungkap Tulus.

(baca: Revisi Permenhub 32 Disebut Akomodasi Kepentingan Taksi "Online" dan Konvesional)

Tulus menuturkan, YLKI juga mendesak operator taksi konvensional untuk meningkatkan pelayanan, misalnya kemudahan akses seperti yang diberikan taksi online.

“Jika perlu, Kemenhub juga mengaudit tarif taksi konvensional, harus dibebaskan dari unsur inefisiensi. Sehingga konsumen tidak menanggung tarif/ongkos kemahalan karena ada unsur inefisiensi dalam tarif taksi konvensional.”
 
Tulus menilai revisi Permenhub 32/2016 sudah terlalu permisif dan kompromistis, salah satunya izin mobil LCGC sebagai taksi meski, menurut YLKI, tidak layak dijadikan angkutan umum jika dinilai dari sisi keamanan.

Kompas TV Laba Taksi Konvensional Terus Melambat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber ANTARA


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Megapolitan
Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Megapolitan
Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Megapolitan
Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Megapolitan
Update Kasus Konten 'Prank' Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Update Kasus Konten "Prank" Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Megapolitan
Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Megapolitan
Dishub DKI Cari Operator Baru 'Bike Sharing', Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Dishub DKI Cari Operator Baru "Bike Sharing", Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Megapolitan
Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program 'Pride and Soul Jakarta' untuk Promosikan Tempat Ikonik

Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program "Pride and Soul Jakarta" untuk Promosikan Tempat Ikonik

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Megapolitan
Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Megapolitan
Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Megapolitan
Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.