Kompas.com - 23/03/2017, 12:32 WIB
Ratusan sopir taksi online tiba di depan kompleks gedung DPR/MPR RI, Senin (22/8/2016). Para sopir berunjuk rasa menuntut untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERARatusan sopir taksi online tiba di depan kompleks gedung DPR/MPR RI, Senin (22/8/2016). Para sopir berunjuk rasa menuntut untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keberadaan taksi berbasis aplikasi atau online selama ini baru menjawab prinsip aksesbilitas transportasi karena konsumen lebih mudah mendapatkannya daripada taksi konvensional.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyayangkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 tentang penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek belum memuat aturan mengenai perlindungan konsumen.

"Sedangkan aspek yang lain, taksi online belum mampu menjawab kebutuhan dan perlindungan pada konsumen yang sebenarnya. Misalnya, belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas, baik untuk armada dan sopirnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, melalui keterangan tertulis, Kamis (23/3/2017).

(baca: Grab Sebut Revisi Aturan Taksi "Online" Berpotensi Rugikan Indonesia)

Tulus menilai tarif yang diberlakukan taksi online juga tidak selalu murah, bahkan lebih mahal dari taksi konvensional saat jam sibuk dan kondisi hujan. Bila ditinjau dari aspek pemberlakuan tarif batas atas dan bawah, taksi konvensional sudah menerapkannya.

"Justru yang harus disorot adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap implementasi tarif batas atas dan batas bawah tersebut. Aparat penegak hukum akan kesulitan melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran," ujar Tulus.

Sementara itu, dari segi jaminan perlindungan terhadap konsumen, YLKI menilai taksi online belum memberikan jaminan perlindungan data pribadi konsumen, misalnya membagikan data konsumen ke mitra bisnis untuk obyek promosi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bahwa keberadaan taksi online tidak mungkin dilarang, tapi juga tidak mungkin dibiarkan beroperasi tanpa adanya regulasi," ungkap Tulus.

(baca: Revisi Permenhub 32 Disebut Akomodasi Kepentingan Taksi "Online" dan Konvesional)

Tulus menuturkan, YLKI juga mendesak operator taksi konvensional untuk meningkatkan pelayanan, misalnya kemudahan akses seperti yang diberikan taksi online.

“Jika perlu, Kemenhub juga mengaudit tarif taksi konvensional, harus dibebaskan dari unsur inefisiensi. Sehingga konsumen tidak menanggung tarif/ongkos kemahalan karena ada unsur inefisiensi dalam tarif taksi konvensional.”
 
Tulus menilai revisi Permenhub 32/2016 sudah terlalu permisif dan kompromistis, salah satunya izin mobil LCGC sebagai taksi meski, menurut YLKI, tidak layak dijadikan angkutan umum jika dinilai dari sisi keamanan.

Kompas TV Laba Taksi Konvensional Terus Melambat



Video Rekomendasi

Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Megapolitan
Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Megapolitan
Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Megapolitan
Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Megapolitan
Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Megapolitan
Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Megapolitan
Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Megapolitan
Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X