Menanti Kata Menjadi Kerja

Warga DKI Jakarta telah memilih pemimpin dengan penuh antusiasme tinggi pada 19 April 2017. Memang belum ada pengumuman resmi dari KPUD tentang siapa pemenang Pilkada tahun ini.

Akan tetapi, hitung cepat beberapa lembaga survei telah menempatkan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang unggul sementara.

DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki perbedaan dibandingkan provinsi lainnya. Sesuai dengan namanya Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta memiliki Undang-undang yang khusus terkait provinsi tersebut dan tidak ada di tempat lainnya.

Implikasi kekhususan tersebut di antaranya adanya syarat kepala daerah DKI harus dipilih 50%+1 pemilih.

Mungkin sedikit yang menyadari mengapa Jakarta memiliki kekhususan ini. Kompetisi Pilkada yang melelahkan memang telah menyita energi dan perhatian yang lebih dari seharusnya. Sehingga banyak yang tidak lagi menyadari apa makna dari syarat kemenangan ini.

DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status daerah khusus bagi Jakarta diperoleh dalam UU No 34 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dalam UU No 29 Tahun 2007. Landasan hukum ini dibuat karena pentingnya status DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang harus dijaga dengan seksama.

Salah satu hal yang ingin dicapai dari penetapan ini adalah adanya stabilitas bagi Ibu Kota. Meskipun berbentuk Provinsi yang terdiri dari beberapa Kotamadya, namun sebenarnya Jakarta bergerak sebagai satu komando kota dengan ukuran lebih besar.

Kotamadya di bawah gubernur hanya ditempatkan sebagai administratif tanpa kewenangan sebagaimana kota/kabupaten lainnya. Dengan demikian, semua persoalan yang muncul bisa langsung diatasi tanpa adanya jalur koordinasi yang ribet.

Seiring dengan terbukanya keran reformasi, tuntutan adanya otonomi daerah diikuti pemilihan bebas pun menyeruak.

DKI Jakarta menghadapi euforia yang sama. Namun, pemilihan bebas menghasilkan satu risiko baru: dinamika politik yang bisa mengarah pada gangguan stabilitas.

Wacana untuk mempertahankan gubernur Jakarta agar dipilih langsung Presiden menjadi opsi rasional supaya Jakarta tetap stabil. Landasannya, bahwa Gubernur Jakarta memiliki tanggung jawab mengamankan "kantor negara" .

Maka dari itu, seruan untuk mengangkat gubernur sebagaimana mengangkat menteri pun menjadi masuk akal. Menteri merupakan pembantu Presiden yang tentu akan bergerak seiring sejalan untuk mengamankan Sang Presiden.

Alternatif kedua adalah pemilihan langsung yang memang sangat diidamkan oleh publik di masa reformasi. Batasan pun dibuat untuk tetap menjaga stabilitas.

Tidak ada pemilih langsung di tingkat Kotamadya sebagaimana daerah lain. Masing-masing Walikota tetap menjadi bawahan langsung Sang Gubernur. Ini menjadi jaminan bahwa cukuplah dinamika terjadi di tingkat provinsi.

Batasan selanjutnya guna menjamin kredibilitas dan legitimasi sang gubernur, maka dibuatlah syarat 50% + 1. Dengan demikian gubernur terpilih merupakan gubernur yang dipilih mayoritas warga Jakarta.

Melalui mekanisme ini, tentu ada harapan bahwa langkah yang diambil gubernur nantinya dapat lebih mantab karena memiliki modal sosial yang besar.

Semua langkah yang diambil merupakan cara untuk menjamin bahwa gubernur DKI dapat menjalankan fungsi utama untuk menjaga pusat pemerintahan dan pusat perekonomian NKRI.

Gubernur DKI merupakan elemen amat penting dalam menjaga roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan kewenangan, legitimasi, dan kredibilitasnya semua berharap DKI Jakarta akan terjaga dengan baik.

Namun belakangan ini publik dikecewakan dengan adanya gangguan-gangguan stabilitas yang terus menerus mendera ibu kota. Jutaan orang memenuhi pelosok Ibu Kota dalam satu waktu yang tentu sangat berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan.

Kita bersyukur bahwa semua kekhawatiran tidak terjadi, namun tetap saja ada potensi gangguan yang tidak bisa dipandang ringan.

Usut punya usut, ternyata sumber keriuhan yang terjadi justru dari Sang Gubernur sendiri. Gubernur yang sejatinya bertugas menjaga stabilitas Ibu Kota malah memancing konflik sektarian yang fatal akibatnya.

Kebiasaan Gubernur mengumbar perkataan penuh kontroversi berujung pada pernyataan yang menyinggung umat beragama lain.

Hasil Pilkada putaran kedua Jakarta seakan membuka sebuah harapan baru bagi warga DKI Jakarta. Ini terbukti dengan munculnya sosok yang merupakan antithesis dari Gubernur Jakarta sebelumnya. Penuh kehati-hatian dalam berkata-kata merupakan keunggulan kompetitif yang segera disambut oleh penduduk Jakarta.

Akan tetapi, warga Jakarta tentu berharap lebih pada sosok gubernur Jakarta daripada sekadar kepandaian bersilat lidah. Setelah menjadi gubernur, Anies Baswedan dituntut untuk dapat membuktikan kata menjadi kerja. Hal yang mungkin dirasa tidak mudah, sebab gubernur sebelumnya telah menetapkan standar kerja yang cukup diapresiasi tinggi.

Anies memang telah membuktikan kinerjanya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Kabinet Indonesia Kerja. Meski hanya berlangsung singkat, namun kinerja Anies diakui oleh lembaga penilai kinerja resmi maupun dari hasil jajak pendapat publik. Seandainya tidak ada Pilkada ini, mungkin Presiden Jokowi tak segan memujinya di muka umum.

Kelihaian Anies mengkombinasikan visi kepemimpinannya dengan pola kerja birokrasi membuahkan hasil. Tanpa banyak keriuhan, Anies berhasil memperbaiki kinerja serta akuntabilitas kementerian yang dikelolanya.

Dia pun berhasil menyelamatkan anggaran negara yang berpotensi hilang akibat salah perhitungan di tingkat daerah. Publik pasti akan berharap Anies dapat mengulangi kembali kinerja baiknya di DKI Jakarta.

Selain itu, publik juga akan menantikan apakah Anies dapat bersinergi dengan Jokowi selaku kepala pemerintahan.

Bagaimana pun juga, Jakarta akan menjadi tempat di mana Jokowi mengejawantahkan Nawacitanya. Beberapa proyek besar yang dijanjikan pemerintah pusat akan direalisasikan di Jakarta. Hubungan ini juga berlaku dua arah.

Pertanyaan sama juga akan diajukan kepada Presiden Jokowi. Apakah Presiden akan legowo mendukung gubernur yang tidak didukung partainya sebagaimana dukungan yang diberikan selama ini terhadap Basuki?

Dengan legitimasi 50% + 1, tentu kita berharap, baik Presiden maupun Gubernur DKI Jakarta, meski berasal dari dua entitas politik berbeda dapat berkolaborasi dengan baik. Keduanya memiliki modal sosial yang besar di mata publik. Tentu publik tidak berharap modal sosial yang besar tersebut hanya dihabiskan untuk memuaskan ego masing-masing.

Di sinilah kita akan melihat kualitas kenegarawanan Presiden dan Gubernur DKI. Gubernur bagaimana pun adalah bawahan Presiden dan wajib membantu Presiden dalam memimpin negara ini.

Ketika Anies dapat menempatkan posisi dengan baik yakinlah bahwa tidak hanya warga DKI Jakarta yang akan memberikan simpatinya pada Anies. Seluruh warga negara Indonesia juga akan memberi apresiasinya sebagaimana yang pernah diterima oleh Jokowi dahulu.