Sistem E-budgeting Tetap Digunakan saat Era Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan sistem penganggaran yang digunakan selama ini di pemerintahan Ahok-Djarot tetap digunakan. Sistem e-budgeting tetap digunakan dalam pembahasan APBD DKI 2018 nanti.

"Semua sistem yang telah terbangun yakni e-musrenbang, e-budgeting tetap digunakan," ujar Tuty kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2017).

Tuty mengatakan hal ini sudah disampaikan kepada tim sinkronisasi sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Kata Tuty, tim sinkronisasi menerima sistem itu.

"Tidak ada masalah apapun dengan sistem yang digunakan," ujar Tuty.

(Baca: Bertemu Tim Sinkronisasi, Sekda Jelaskan Ketatnya Sistem "e-Budgeting")

Adapun, penyusunan RPKP DKI 2018 sudah dilakukan mulai awal Januari 2017 melalui proses rembuk rukun warga. Usulan kegiatan dari hasil rembuk rukun warga diinput ke dalam sistem e-musrenbang.

Setelah itu, hasil sinkronisasi isi e-musrenbang itu dimasukan ke dalam sistem e-budgeting pada akhir April 2017.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan dia juga menjelaskan soal ketatnya sistem e-budgeting kepada tim sinkronisasi Anies-Sandi.  Dengan ketatnya sistem e-budgeting, kata Saefullah, oknum tidak mungkin bisa memasukan anggaran siluman.

Saefullah mengatakan sistem tersebut menjamin semua program yang masuk ke dalam APBD untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

"Sehingga intervensi personal, intervensi kepentingan kelompok itu sudah tidak mungkin lagi kita akomodir. (Tidak diakomodir) kalau kepentingan itu tendensius untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujar Saefullah.