Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/04/2017, 15:25 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini menerapkan sistem e-budgeting untuk digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Meski berganti gubernur, Ahok (sapaan Basuki) mengatakan, sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah yang memimpin ingin menggunakannya.

"Sistem e-budgeting semua bisa tetap jalan, kecuali gubernurnya tidak mau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/4/2017).

Namun, hal berbeda akan terjadi jika gubernurnya tidak ingin menerapkan sistem e-budgeting. Apalagi kalau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati juga diganti oleh gubernur yang baru. Jika seperti itu, dia khawatir sistem e-budgeting tidak akan berlanjut.

"Saya yakin kalau Bu Tuty tidak diganti, pasti aman. Kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernurnya perintahkan enggak mau (pakai sistem e-budgeting)," ujar Ahok.

Baca: Cegah Korupsi APBD, KPK Dorong Penerapan E-Budgeting

Sistem e-budgeting membuat tidak sembarang orang bisa melakukan input program ke dalam APBD. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang memiliki password atau akses ke dalam sistem e-budgeting tersebut.

Oknum-oknum eksekutif dan legislatif tidak bisa memasukan anggaran siluman dalam APBD DKI. Biasanya, input program ke dalam sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama di ruangan Bappeda.

Ahok bercerita, dia pernah ribut dengan oknum DPRD DKI dan oknum SKPD karena sistem e-budgeting ini.

"Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang yang nyolong enggak. Tahun 2014 kan pada enggak mau ngisi (e-budgeting), saya pecatin semua. Tahun 2015 diisi, DPRD ngelawan, enggak mau tandatangan. Itu kejadian yang mau impeachment saya itu," ujar Ahok.

Baca: Sekda DKI: APBD Bisa Dilihat DPRD, tetapi Tidak Bisa Mengubahnya

Ahok pun menekankan semua kebijakan di Pemprov DKI sangat tergantung pada kepala daerah yang memimpin. Sistem e-budgeting hanya bisa berjalan dengan dukungan dari gubernurnya.

"Kalau kepala lurus, bawahnya enggak berani enggak lurus. Itu teorinya," ujar Ahok.

Adapun, masa kepemimpinan Ahok dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan berakhir pada Oktober 2017. Selanjutnya, Jakarta akan dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2017-2022.

Berdasarkan hasil real count KPU DKI, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang dalam Pilkada DKI 2017. Penetapan hasil pilkada oleh KPU DKI baru akan dilakukan pada Mei 2017 nanti.

Kompas TV Pembahasan APBD Jakarta Jadi Fokus Ahok & Anies
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Pengedar Gagal Selundupkan Narkoba di PN Depok karena Ketahuan Petugas

Pengedar Gagal Selundupkan Narkoba di PN Depok karena Ketahuan Petugas

Megapolitan
Polisi Kerahkan 3.355 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU RI

Polisi Kerahkan 3.355 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU RI

Megapolitan
Pengadilan Sita Narkoba yang Diselundupkan Ahmad Syahroni ke PN Depok Pakai Nasi dan Gorengan

Pengadilan Sita Narkoba yang Diselundupkan Ahmad Syahroni ke PN Depok Pakai Nasi dan Gorengan

Megapolitan
Pencuri Brankas Rumah di Ciracas Tersenyum Usai Beraksi, Terekam CCTV

Pencuri Brankas Rumah di Ciracas Tersenyum Usai Beraksi, Terekam CCTV

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Megapolitan
Dishub Bogor Bakal Pekerjakan Sopir Angkot Konvensional ke Angkot Listrik

Dishub Bogor Bakal Pekerjakan Sopir Angkot Konvensional ke Angkot Listrik

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Praktik sejak 2019

Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Praktik sejak 2019

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Megapolitan
Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Megapolitan
Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Megapolitan
'Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian...'

"Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian..."

Megapolitan
Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Megapolitan
Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com