JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ingin segera merealisasikan kerja sama antara Pemprov DKI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perjanjian kerja sama itu dibuat agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap bersih dari praktik korupsi.
Djarot mengatakan niat menjalin kerja sama itu diawali saat dirinya bertemu dengan seorang Deputi Pencegahan KPK sebelum Lebaran.
Menurut Djarot, Pemprov DKI dinilai relatif bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Deputi KPK mau memastikan ini bisa dipertahankan dan dimatangkan. Supaya fair, kami mau bikin MoU dengan KPK," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/7/2017).
(baca: Djarot Tampung Usulan Nama "Simpang Susun Baja Semanggi" )
Djarot mengatakan pemerintahan yang bersih tidak lepas dari sistem e-government seperti e-budgeting dan e-musrenbang yang diterapkan Pemprov DKI dan diharapkan diterapkan juga didaerah lain.
Djarot mengakui masih oknum yang tertangkap tangan terlibat pungli yang melibatkan pegawai Pemprov DKI. Djarot mengatakan pegawai yang terlibat pungli atau korupsi sebaiknya dipecat saja.
"Bukan hanya dipecat jabatan, tapi pecat sebagai PNS. Karena kalau penyakit benalu kecil ini tidak dipotong, akan menular ke orang lain. Saya tidak ingin karena nila setiik rusak susu sebelanga," ujar Djarot.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.