Ditanya Mobil Rombongan Ditilang di Bogor, Anies Serahkan ke Jubir

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan memberikan penjelasan terkait polemik sejumlah mobil rombongannya yang melanggar ketertiban lalu lintas di kawasan puncak Bogor pada kegiatan Tea Walk, Sabtu (21/10/2017) lalu hingga berujung penilangan.

"Nanti itu sama Firman (Naufal Firman Yursak, Juru Bicara Anies-Sandi)," ujar Anies di kawasan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (22/10/2017).

Melalui keterangan tertulisnya juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yusak menampik kabar yang menyebut mengenai penilangan sejumlah mobil rombongan gubernur tersebut.

Baca juga: Sandi: Tidak Ada Rombongan Pak Anies yang Ditilang di Bogor

"Tidak benar adanya penilangan terhadap rangkaian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Perjalanan dari gerbang tol Ciawi sudah dikawal oleh Polres Bogor dan Dishub Bogor. Baik menuju ke Gunung Mas, hingga turun kembali melewati Cibinong, Jawa Barat, rangkaian Gubernur masih dikawal oleh Dishub dan Kepolisian," ujar Firman.

Firman mengatakan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan sudah bersurat kepada Pihak Kepolisian terkait kegiatan Tea Walk.

Menurut dia, surat dengan nomor 5150/1.731-1 tertanggal 10 Oktober 2017 itu dibuat oleh Dinas Perhubungan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah ditujukan kepada Kakorlantas Mabes Polri dengan perihal Permohonan Bantuan Perlintasan VVIP dan Pengaturan Lalu Lintas.

"Tak hanya itu, surat tembusan ke Polres Bogor juga telah dikirim dan diterima pada tanggal 12 Oktober atas nama Nurdin," kata dia.

(Baca juga: Anies-Sandi Lepas "Tea Walk" Pegawai DKI Jakarta)

Ia pun menampik kabar yang menyebutkan bahwa tak ada koordinasi antara tim pengawal Anies dengan kepolisian setempat.

"Rombongan Gubernur sepenuhnya dipandu oleh petugas pengawalan dari Polres Bogor dan Dinas Perhubungan menuju jalur alternatif. Di bagian inilah terjadi miskomunikasi dari jajaran tim pengawalan," tuturnya.

Menurut dia, panitia kegiatan Soliditas dan Solidaritas Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi baik dengan pengelola kawasan dan kepolisian terkait rencana kegiatan.

"Kepadatan di jalur Puncak pada akhir pekan memang kerap terjadi, ditambah dengan adanya beberapa titik perbaikan jalan," kata dia.

Di sisi lain, Kasat Lantas Polres Bogor Ajun Komisaris Hasby Ristama menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna mengatur rekayasa lalu lintas.

Hal itu mengingat kondisi lalu lintas di Jalur Puncak setiap akhir pekan sangat padat.

"Bila berkoordinasi, kami pun bisa memberikan gambaran situasi Jalur Puncak. Seharusnya penyelenggara (Pemprov Jakarta) juga memaksimalkan kendaraan bus bila ingin pergi rombongan sehingga tidak membeludaknya kendaraan di Puncak," ujar Hasby, Sabtu (21/10/2017).