Penataan Tanah Abang Disebut Langgar Undang-undang, Ini Kata Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan Jalan Jatibaru dari pukul 08.00-18.00 bagi kendaraan mendapat kritikan dari sejumlah pihak terkait aspek hukumnya.

Kebijakan itu dianggap berbenturan dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai tempat parkir dan usaha. Apa kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno?

"Silakan (disebut melanggar hukum) itu juga kami terima masukannya, tim hukum juga akan memastikan bahwa awalnya itu kami yakin tidak ada penutupan jalan lalu lintas, tim hukum kami berikan clearance jadi nanti kita lihat lagi bagaimana secara menyeluruh, komprehensif pandangan daripada berbagai segi untuk penataan ini," ujar Sandiaga ditemui di Kawasan Kota Tua, Sabtu (23/12/2017).

Sandiaga mengatakan kebijakan ini baru dilaksanakan dua hari. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak buru-buru menilai.

"Ini kan baru dua hari, masih panjang dan kita sabar melihatnya, dan kita beri kesempatan penataan ini akan tepat di hati masyarakat," ujar Sandi.

Baca juga : Warga Tanah Abang Pertanyakan Kebijakan Penutupan Jalan

Sebelumnya, Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menilai bahwa penggunaan jalan raya untuk berjualan para pedagang kaki lima (PKL) menyalahi Undang-undang.

MAULANA MAHARDHIKA Suasana di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Sehubung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ruas jalan di depan stasiun ditutup untuk kendaraan bermotor pada pukul 08.00-18.00 WIB.

Menurut Djoko, dijadikannya jalan raya sebagai tempat PKL berjualan melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Adapun bunyi Pasal 12 yakni, "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan."

Djoko menyampaikan, bila ada pihak yang merasa kenyamanannya terganggu, bisa saja mereka menuntut sang pemberi izin, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.