Pileg 2019 dan Permintaan Anggota Dewan di Tahun Terakhir Menjabat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2019 bukan hanya menjadi pertarungan politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Jangan lupa, para calon anggota legislatif juga turut berlaga dalam pelaksanaan Pemilihan Legistatif 2019, termasuk Pileg untuk DPRD DKI Jakarta.

Sebanyak 106 anggota dewan akan ditentukan melalui Pileg ini. Ini berarti, tahun ini adalah tahun terakhir bagi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 menduduki jabatan mereka.

Berbagai persiapan pun dilakukan, termasuk permintaan-permintaan khusus ke jajaran Satuan Kepala Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada saat rapat banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 pekan lalu, anggota dewan dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin mengungkapkan permintaannya.

Baca juga: Lolosnya Taufik sebagai Bacaleg...

Syarifudin meminta Pemprov DKI membuat nomenklatur dan pagu khusus untuk mengakomodasi pokok pikiran mereka.

"Dialokasikan saja satu anggota berapa misalnya, tapi penggunaannya harus berdasarkan permintaan warga," ujar Syarifudin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/8/2018).

Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang diserap anggota dewan selama masa reses. Menurut Syarifudin, selama ini hasil reses anggota dewan terlalu lama untuk ditindaklanjuti.

Bahkan, ada anggota dewan yang menggunakan dana pribadi untuk memenuhi aspirasi masyarakat karena lama menunggu pembangunan dengan APBD.

Ketika memasukkan hasil reses lewat jalur musrenbang, seringkali tidak semuanya masuk dalam APBD. Akibatnya, aspirasi konstituen tidak bisa dipenuhi.

Kondisi ini merugikan bagi anggota dewan. Sebab, mereka bisa dinilai tidak bisa memperjuangkan aspirasi konstituen mereka ke pemerintah.

Mereka pun bisa saja tak dipilih lagi. Selain itu, dia juga tidak ingin masih ada hutang terhadap warga yang menjadi konstituen mereka. Karena itu, dia ingin usulan dana itu disetujui.

Adapun, tahun ini juga merupakan tahun terakhir anggota DPRD DKI periode 2014-2019 ikut membahas anggaran. Anggaran yang akan dibahas adalah APBD Perubahan DKI 2018 dan APBD 2019.

Agar terpilih lagi

Sebelum Syarifudin, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria juga pernah meminta hal serupa saat rapat dengan SKPD.

SKPD diminta membantu anggota dewan dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Cara sederhananya adalah dengan menjawab telepon anggota dewan yang ingin mengadukan masalah di masyarakat.

"Di tahun terakhir, anggota dewan di sini ingin membuat yang terbaik di wilayahnya. Tolong dibantu, kami enggak minta apa-apa, kami hanya minta tolong mempercantik wilayah," ujar Iman.

Baca juga: DPRD DKI Kritik APBD-P 2018 Tak Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

Dia meminta aspirasi rakyat lewat reses bisa diakomodir. Apalagi, kata dia, aspirasinya tidak sulit karena kebanyakan seputar jalan rusak saja.

Iman mengatakan, hal ini sangat penting bagi mereka. Sebab, belum tentu mereka terpilih kembali pada Pileg 2019.

Mereka ingin aspirasi masyarakat bisa terlaksana sebelum mereka lengser.

Hal yang tidak kalah penting, terlaksananya aspirasi warga ini juga bisa menjadi poin tambah bagi anggota dewan saat kampanye.

"Jangan sampai juga pas kampanye kami nanti (warga bilang), 'ah Bapak minta dipilih, kemarin saja enggak bisa dijalankan aspirasi kita'," kata dia.

Tanggapan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah ditanya hal ini. Secara umum, Anies hanya menyampaikan bahwa penganggaran tidak boleh dibuat-buat.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Tak Akan Setujui Suntikan Modal untuk PAM Jaya

Pada dasarnya, anggaran dibuat untuk memudahkan pelayanan masyarakat.

"Bukan dirancang untuk tambahan pendapatan bagi mereka yang bekerja atas nama negara, baik itu yang berada di eksekutif maupun legislatif," ujar Anies.

Dia tidak menegaskan apakah setuju dengan usulan ini atau tidak. Anies menyebut, prinsip awal penganggaran itu tinggal diterjemahkan saja ke dalam kebijakan-kebijakan.

Selain itu, dia juga meminta jangan sampai ada anggaran yang dobel. Jika sebuah kegiatan sudah bisa dibiayai melalui satu nomenklatur, jangan dimunculkan lagi pada nomenklatur berbeda.