Penduduk Kota Depok 2018 Meningkat 29.551, Didominasi Migrasi

DEPOK, KOMPAS.com - Pusat perbelanjaan, kuliner dan bertambahnya apartemen di Depok memicu para penduduk luar Depok untuk tinggal di kota ini.

Pertumbuhan penduduk di Kota Depok setiap tahunnya meningkat. Kenaikan tersebut didominasi dari pendatang baru yang migrasi ke Depok.

“Pertumbuhan penduduk di kota Depok itu memang meningkat tiap tahunnya. Kalau di lihat dari 2018 sekarang tercatat dari Januari hingga September itu meningkat sebanyak 29.551 atau 2 persen. Ini didominasi para pendatang baru yang dari luar Depok sisanya kelahiran,” ujar Henri Mahawan, Sekertaris Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok, di Balai Kota Depok, Selasa (20/11/2018).

Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok mencatatat jumlah penduduk kota Depok tahun 2017 semester I itu ada 1.809.120 penduduk dan pada tahun 2018 semester I ada 1.838.671.

Dari jumlah penduduk itu, 1.274.589 orang tercatat mempunyai KTP elektronik (e-KTP).

Sedangkan 77.503 orang belum mempunyai e-KTP, karena sebagian besar belum melakukan perekaman.

Henri mengatakan, pihaknya melakukan operasi Yustisi 12 kali per tahunnya untuk untuk mengendalikan jumlah penduduknya yang terus meningkat.

"Depok tidak bisa melarang siapa pun mau datang dan tinggal apalagi setelah lebaran itu biasanya banyak yang datang ke Depok. Tapi, regulasi bagi yang datang perlu dibuat," kata Henri.

Salah satu kebijakan bagi pendatang baru diwajibkan membuat surat keterangan tempat tinggal (SKTT) yang berlaku enam bulan.

Namun, kalau sampai telat membuat surat tersebut bakal didenda Rp 100 ribu.

“SKTT bisa dibuat melalui Rukun Tetangga (RT) gratis kok. Batasnya, 30 hari setelah tinggal di Depok," ujar Henri.

Henri mengatakan, pemetaan jumlah penduduk sangatlah penting agar seluruh kebutuhan dan aktivitas warganya bisa dipenuhi.

Apalagi, penduduk yang datang juga bakal menambah jumlah sampah, dan permasalahan sosial jika tidak mempunyai keterampilan.

“Ya kadang kan kalau ke Depok, biasanya untuk cari kerja ya, lain hal kalau yang memang sudah mempunya kerja di Depok. Cuma kalau penduduk yang datang dari luar Depok masih nganggurkan bisa jadi memicu hal-hal yang dilakukannya jadi tindakan pidana,” kata Henri.