Warga Bintaro Permai Disebut Tolak Pembangunan Flyover

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harry Hamdani mengatakan, warga Bintaro Permai, Jakarta Selatan, menolak pembangunan flyover atau jalan layang di pelintasan sebidang di sekitar kompleks perumahan mereka. Karena itu, flyover Bintaro Permai yang semula akan dibangun tahun 2019 dibatalkan.

"Yang (flyover) di Bintaro itu warga sekitar Bintaro protes. Iya, menolak, rumah-rumah mewahnya enggak mau dia (flyover dibangun)," kata Harry saat dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Namun, Harry mengaku tidak tahu persis alasan warga menolak pembangunan flyover Bintaro Permai. Pemprov DKI Jakarta, kata Harry, masih akan bermusyawarah dengan warga agar pembangunan flyover Bintaro Permai bisa direalisasikan.

"Rinciannya (menolak) kurang jelas. Yang jelas ya menolak untuk dibangunkan flyover itu. Tapi itu masih belum putus kan, nanti berikutnya diprogramkan kembali. Setelah ada musyawarah, bisalah kami kondisikan," kata dia.

Baca juga: Tanpa Pengawasan, Kendaraan Lawan Arah di Pelintasan Kereta Bintaro Permai

Selain flyover di Bintaro Permai, pembangunan flyover di Latumenten, Jakarta Barat, pada 2019 juga dibatalkan. Alasannya, pembangunan flyover itu masih terkendala pembebasan lahan.

"Latumenten itu trasenya belum bebas. Di atasnya kan tol, kami mau belokin dulu, tapi lahannya masih belum putus, agak alot masalah pembebasan lahan," ucap Harry.

Dengan batalnya pembangunan flyover Bintaro Permai dan Latumenten, Pemprov DKI Jakarta hanya akan membangun tiga flyover baru mulai tahun 2019. Tiga flyover itu akan dibangun di Tanjung Barat, Jakarta Selatan; Cakung di Jakarta Timur; dan Sunter Permai di Jakarta Utara.

Tiga flyover itu rencananya akan dibangun dengan skema multi-years atau tahun jamak, yakni selama dua tahun (2019-2020).

Dalam rancangan APBD DKI 2019, pembangunan flyover Tanjung Barat dialokasikan Rp 103,2 miliar, sementara anggaran pembangunan flyover Cakung Rp 90,9 miliar dan flyover Sunter Permai Rp 87,3 miliar.

Anggaran itu sudah disetujui Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dalam rapat pada Selasa kemarin.