Tata Kampung di Jakarta, Anies Bakal Beri Dana ke Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dana kepada masyarakat untuk menata kampung mereka dalam program community action plan (CAP).

Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Bisa dalam bentuk kami memberikan kepada masyarakat dan masyarakat menggunakan dana itu untuk menata kembali kampungnya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Wapres Instruksikan Penataan Transportasi Jabodetabek Didukung RTRW

Anies menyampaikan, pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan baru soal pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat dengan dana yang bersumber dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ada empat tipe swakelola.

Tipe IV yakni swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

"Keluar peraturan, membolehkan kepada pemerintah untuk mendanai atau menyerahkan proses pembangunan itu kepada masyarakat dengan ukuran kinerja yang jelas," kata Anies.

Anies mencontohkan, Pemprov DKI sudah memiliki perhitungan anggaran saat akan membangun jalan gang sepanjang 200 meter di suatu wilayah.

Baca juga: DKI Siapkan Naturalisasi dengan Penataan Kawasan

Pemprov DKI mengalokasikan anggarannya, sementara pembangunan diserahkan kepada masyarakat.

Selain itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait akan mengawasi pembangunan yang dilakukan masyarakat.

"Pemerintah sudah punya (perhitungan), membangun jalan 200 meter itu biayanya berapa, unit cost-nya berapa. Itu nanti diaudit," ucap Anies.

Anies belum memastikan kapan rencana itu direalisasikan.