Bestari: Daripada Rombak SKPD, Lebih Baik Anies Isi Jabatan Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kekosongan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ia menanggapi rencana Anies merombak struktur organisasi Pemprov DKI.

"Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi dari pada SDM apartur yang ada di Pemprov DKI," ujar Bestari ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: 3 Rencana Anies Rombak Struktur Dinas di DKI...

Menurut Bestari, kondisi itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kekosongan pejabat bisa berdampak pada kinerja SKPD yang melambat.

"Mungkin itu salah satu kendala sehingga pejabat enggan melakukan sesuatu karena belum tentu dia yang akan melakukan kebijakan, tetapi kalau terjadi sesuatu dia harus bertanggung jawab," kata Bestari.

Buktinya, kata Bestari, ada pada besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut dia, pada 2018, silpa DKI mencapai Rp 17,4 triliun.

Sementara itu, menurut Pemprov DKI, sejumlah kegagalan ditambah efisiensi menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) mencapai Rp 12 triliun.

"Apa karena pelaksana tugas itu kan bayangkan APBD kita tinggi tapi ternyata silpa kita itu lebih besar dari APBD Sumut," ujar Bestari.

Baca juga: Kritik Soal Penerbitan IMB Reklamasi dan Keyakinan Anies...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal merombak sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas di Pemprov DKI.

Perombakan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian usulan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bersama DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dari 42 SKPD yang ada, satu dipecah jadi dua, satu dibubarkan, dan lima diubah namanya.