Usul Posisi Wagub Diisi Lebih dari 1 Orang, DPRD DKI Mengacu Zaman Sutiyoso

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan mengatakan usulan agar posisi wakil gubernur DKI Jakarta diisi lebih 1 orang adalah mengacu pada zaman kepemimpinan Gubernur ke-12 DKI Jakarta yaitu Sutiyoso.

Saat itu Sutiyoso memiliki 4 orang wagub dengan bidangnya masing-masing yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan masyarakat, dan bidang ekonomi keuangan.

"Kalau saya melihatnya lebih kepada perbandingan, waktu Sutiyoso itu wagub ada 4, termasuk Pak Djailani, Abdul Khafi, itu sebagai sebuah perbandingan," kata Pantas saat ditemui di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya dengan posisi wagub DKI diisi lebih dari 1 orang, fokus bekerja akan bisa semakin baik.

"Jadi saya melihatnya hanya dari perbandingan saja dulu waktu dulu banyak jadi wagub lebih fokus pada hal-hal tertentu jadi tidak kemudian yang sekarang ya satu menurut kita lebih bagus lagi kalau lebih fokus," jelasnya.

Baca juga: DPRD Usulkan Posisi Wagub DKI Jakarta Diisi Lebih dari 1 Orang

Pantas menyebut bahwa aturan wagub DKI diisi lebih dari 1 orang bisa diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Undang-undang tersebut pun menurutnya bisa direvisi.

"Itu adalah bagian dari kekhususan DKI. Mungkin kalau sudah ada wagub deputi gak perlu lagi. Jadi itu bisa juga sebagai sebuah pembanding. kebutuhan deputi bisa jadi muncul untuk melengkapi kekurangan wagub," ucap Pantas.

Era Sutiyoso

Pada pemerintahan tahun 1997 hingga 2002, Sutiyoso memiliki 4 wagub.

Mereka memiliki bidang masing-masing yaitu Abdul Kahfi pada Bidang Pemerintahan, Boedihardjo Soekmadi pada Bidang Pembangunan, Djailani pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dan Fauzie Alvi Yasin pada Bidang Ekonomi Keuangan.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Anies Pernah Sampaikan Butuh Wagub Lebih dari Seorang

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar wagub DKI Jakarta lebih dari satu.

Pantas menyebut usulan ini tidak dimasukkan dalam rapat tata tertib namun usulan tersebut berasal dari beberapa anggota.

"Dalam tatib sih enggak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, wagub DKI itu ada 4. Dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," ujar Pantas.