Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Relawan Jokowi Poros Benhil Aznil Tan menyatakan, sistem demokrasi di Indonesia tidak akan sehat jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024.

Sebab, Prabowo merupakan pesaing Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Itu tidak sehatlah demokrasi dengan hadirnya Prabowo dalam kabinet," ujar Aznil saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Aznil menuturkan, bergabungnya Prabowo dengan Kabinet Kerja Jilid II akan melemahkan oposisi. Karena itu, Prabowo dan partainya, Gerindra, sebaiknya tetap menjadi oposisi.

"Capresnya kok masuk ke dalam pemerintahan, itu enggak sehat pemerintahan nantinya, nanti goyang pihak oposisi, lemah pihak oposisi," kata dia.

Aktivis 98 itu juga menolak Prabowo menjadi menteri karena menganggap Prabowo terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 1998.

Baca juga: Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Aznil dan beberapa aktivis 98 lainnya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak Prabowo sebagai menteri di depan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore ini.

"Prabowo itu adalah pelanggar HAM, harus tuntaskan dulu, harus clear-kan dulu," ucap Aznil.

Sebelumnya, Prabowo dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin.

Seusai bertemu Jokowi, Prabowo mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, Prabowo menuturkan akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Baca juga: Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo.

Selain Prabowo, Edhy juga mendapat pos menteri. Namun Prabowo belum mengumumkan pos menteri yang dimaksud.

Saat itu, Prabowo sekaligus memastikan ia dan Edhy siap membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf.