DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

Kompas.com - 23/10/2019, 22:30 WIB
Suasana rapat banggar KUA-PPAS untuk APBD 2020 di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat banggar KUA-PPAS untuk APBD 2020 di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco mempertanyakan transparansi anggaran era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia membandingkan transparansi anggaran saat Anies memimpin dengan gubernur sebelumnya.

Hal ini dikemukakan dalam rapat anggaran KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Menurut dia, sebelum Anies menjabat, APBD yang dirancang maupun disahkan terpampang di setiap kantor kelurahan sehingga bisa dilihat oleh warga.

"Sekarang saya sepertinya dalam dua tahun ini tidak melihat itu," kata Basri dalam rapat tersebut.

Dia mencontohkan, rancangan anggaran dahulu dipajang salah satunya di kantor Kelurahan Menteng. Dengan cara tersebut, warga dapat mengetahui dan mengawasi anggaran.

"Saya rasa ini baik untuk membantu kinerja bapak ibu SKPD jadi tidak terlalu pusing mengawasi kontraktor dan lain-lain," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI Terus Beli Lahan, tetapi Terbengkalai

Selain Basri, anggota lain juga menyoroti masalah transparansi anggaran ini.

Anggota banggar dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menyebutkan bahwa dokumen KUA-PPAS seharusnya sudah diunggah di situs web resmi milik Pemprov DKI Jakarta apbd.jakarta.go.id.

Namun, hingga saat ini baik anggota DPRD maupun publik belum bisa mengaksesnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Susun Regulasi Penerapan New Normal Kota Bekasi

Pemkot Susun Regulasi Penerapan New Normal Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 29 Mei Depok: Tambah 4 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Turun

UPDATE 29 Mei Depok: Tambah 4 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Turun

Megapolitan
Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Megapolitan
Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Megapolitan
Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X