Komponen RAPBD DKI 2020 Tak Bisa Dilihat Publik, PSI Punya Cara Temui Berbagai Kejanggalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum membuka akses bagi publik untuk melihat rancangan komponen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 di situs web apbd.jakarta.go.id.

Hal itu dikecam anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonsia (PSI), William Aditya Sarana.

William mengatakan, pihaknya sudah meminta secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk membuka komponen KUA-PPAS 2020 dalam situs web apbd.jakarta.go.id.

“PSI sudah meminta secara resmi ke Bappeda untuk APBD 2020 yang level komponen dibuka, itu minta awal Agustus sampai sekarang belum. Padahal saat ini sudah sampai pembahasan di eksekutif,” kata William di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI, Mendagri Tito Akan Bicara dengan Anies

Ia mengatakan, pihaknya dan DPRD lainnya pun baru bisa mengakses hingga ke level komponen anggaran pada saat rapat KUA-PPAS.

“Data baru datang pas hari H, jadi gimana mau bahasnya,” kata William.

Menurut dia, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) itu sempat diunggah di apbd.jakarta.go.id.

“Pada 11 Oktober lihat siang hari masih ada, sorenya langsung ditutup. Jadi kami lihatnya sebentar sejam dua jam,” ucap William.

Untungnya, RKPD tahun 2020 itu masih ada history link-nya. Bahkan, link-nya masih bisa diakses. Namun, saat ini link itu tidak bisa diakses lagi oleh publik.

“Namun tombolnya aja yang hilang, tombol 2020. Akhirnya kami bisa akses RKPD tahun 2020. Tapi sekarang udah tidak bisa dibuka sama sekali,” kata William

Ia lalu mencoba mengganti angka APBD 2019 dalam link tersebut dengan angka 2020 untuk membuka link web tersebut.

Baca juga: Anggaran Lem Aibon Rp 82,6 Miliar Disebut Salah Ketik, Bagaimana Alur Penyusunan APBD?

“Itu cara kami membuka, langsung ke temu, viral semalam dimulai dari anggaran lem aibon,” kata dia.

William mendesak agar link website tersebut kembali dibuka untuk publik. William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” ujar William.

William telah menemukan berbagai anggaran yang nilainya fantastis dan janggal dalam komponen KUA-PPAS itu.

William dalam akun media sosialnya pertama mengungkap soal anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” ujar William.

Pihanya juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Lalu ada lagi anggaran sebesar Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Selain itu, ada usulan pengadaan beberapa unit server dan storage anggarannya senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.