Beda Sikap Ali Sadikin dan Anies soal Sisir Anggaran secara Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan kali pertama DKI Jakarta meributkan sistem dalam penyusunan anggaran. Rupanya, rekam jejak sistem yang kurang efisien tersebut juga pernah terjadi di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta pertama, Ali Sadikin.

Dalam biografi Ali Sadikin "Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi" yang ditulis Ramdhan KH, gubernur yang akrab disapa warganya dengan sapaan Bang Ali ini pernah mengancam setiap kepala dinas yang tak ingin mengubah sistem manual dengan sistem komputerisasi.

"Seandainya dinas-dinas, instansi-instansi yang mempunyai kewajiban untuk memungut pajak dan retribusi itu tidak mau cepat mengikuti, dengan cara dikirimkan ke negeri Belanda untuk belajar, dan usaha-usaha lain, saya akan berhentikan pendanaannya," ujar Ali.

Baca juga: Anies Sebut Sistem E-Budgeting yang Baru Harus Bisa Ikat Seluruh Penyusun Anggaran

Ali Sadikin kala itu memberlakukan sistem komputerisasi di masa-masa sulit agar anggaran Pemda DKI Jakarta bisa terus meningkat.

Sistem komputerisasi tersebut dia peruntukkan agar anggaran masuk dari retribusi pajak bisa diatur dengan rapi, terkontrol dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Setiap periode saya adakan pengecekan, berapa pemasukan? Apakah itu sesuai dengan perencanaan? Kalau dia belum sampai pada perencanaan, saya tegus. Saya panggil dan saya pelototkan mata saya," kata Ali dalam buku yang ditulis Ramdhan KH.

Ketegasannya tersebut membuahkan hasil dari kesesuaian angka pendapatan pajak yang terus meningkat di masa kepemimpinannya. Angka-angka yang sudah dikomputasi tersebut dicocokkan antara data bendahara kota, dinas pajak dan kepolisian dalam hal pelunasan BBN sehingga usaha pemalsuan BNN bisa diketahui.

Walaupun sudah mengadopsi sistem komputerisasi, Ali Sadikin mengaku juga menghitung angka-angka tersebut dengan cara manual dan tak kenal waktu.

Baca juga: Sosok Ali Sadikin, Disebut Gubernur Maksiat karena Legalkan Judi

Agar APBD di masa kepemimpinannya tidak dimainkan para oknum, Ali mencocokkan sendiri hasil dari perhitungan pendapatan pajak yang didapat.

"Sampai belekan mata saya membaca angka-angka tersebut," ujar Ali.

Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan, yang menyikapi kesalahan sistem e-budgeting.

Jika dibandingkan dengan teknologi di masa jabatan Ali Sadikin, e-budgeting memang tergolong lebih maju meskipun bentuk penyisiran anggaran masih sama, yakni manual dilakukan oleh manusia.

Baca juga: Pesan untuk Anies di Balik Keributan yang Berawal dari Lem Aibon

Youtube Pemprov DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menegur anak buahnya terkait anggaran-anggaran bernilai fantastis yang tak masuk akal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Anies cenderung menyalahkan sistem digital yang dibuat beberapa tahun lalu. Anies menilai sistem tersebut sebagai penyebab munculnya anggaran-anggaran aneh, seperti lem aibon yang viral.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual, sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.

Anies juga menyinggung anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana yang mengunggah dan meramaikan kesalahan input yang terjadi di sistem e-budgeting tersebut.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Kamis (3/11/2019).

Baca juga: William Aditya Sarana dan Transparansi Pembahasan RAPBD DKI 2020